Awasi Proyek, Dewan Gesa Ranperda TP4D

0
539
Penyerahan berkas: Ketua tim Raperda TP4D saat menyerahkan berkas Raperda untuk dibahas di DPRD Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Kini DPRD Provinsi kepri sedang menggodok Ranperda Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Menurut Ketua inisiator TP4D, diharapkan rapenda ini setelah disahkan menjadi Perda akan menjadikan provinsi Kepri bebas dari praktik korupsi.

Sebelumnya, ada dua puluh empat anggota DPRD Kepri yang mengusulkan Perda tentang pedoman pelaksanaan konsultasi dan supervisi melalui TP4D ini. Usulan, Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari surat Kajati Kepri Nomor B-1023/N.10/09/2017 tanggal 28 September 2017.

”Pengusulan ini merupakan bentuk kepedulian Kejati Kepri terhadap penyelenggaraan dan pembangunan di Provinsi Kepri, sehingga akan terbentuk pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi,” kata Aluan politikus PPP Kepri, saat paripurna di aula DPRD Kepri, Senin (6/11) kemarin.

Baca Juga :  Polres Selesaikan SP3 Bobby Jayanto

Menurutnya, Pemprov Kepri harus mendukung Ranperda TP4D ini. Alasannya untuk mencegah kemungkinan adanya praktik-praktik korupsi yang tentunya merugikan masyarakat secara umum.

Selain itu, bentuk dari keseriusan Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum adalah dengan telah melengkapi usulan dengan adanya Kajian dan naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah.

Gubernur Kepulauan Riau sebelumnya telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan Konsultasi dan Supervisi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, dengan hadirnya Perda ini, maka Gubernur, DPRD dan Kejaksaan semakin bersinergi dalam mewujudkan komitmen bersama membentukan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Baca Juga :  Perwako Lelet, SWRO Macet

”Diharapkan, melalui Peraturan Daerah ini akan membantu para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercipta administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sebelumnya, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan sudah ada surat dukungan DPRD tentang Ranperda itu.

”Para inisiator ini terdiri dari keterwakilan seluruh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yakni sebanyak enam Fraksi meliputi, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat Plus, Fraksi Hanura Plus, Fraksi PKS-PPP dan Fraksi Kebangkitan Nasional telah menandatangani dukungan. Selanjutnya paripurna segera membuat Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2017 menjadi Inisiatif DPRD dan dibahas dalam tahun 2017 ini,” kata Jumaga. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here