Awe: Investasi Sawit Sudah Tamat

0
45

Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta instansi terkait baik di pusat maupun di daerah agar tidak menerbitkan rekomendasi atau izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di bumi didaerah yang berjuluk Bunda Tanah Melayu.

LINGGA – Hal ini berdasarkan terbitnya, Inpres No.8 Tahun 2018 Tentang Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit.

”Cerita soal perkebunan kelapa sawit sudah tamat di Kabupaten Lingga,” kata Bupati Lingga, H Alias Wello dengan tegas menyikapi menyikapi kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atas rencana perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PT Citra Sugi Aditya di Hotel Winner, Pancur, Lingga Utara, Minggu (2/12).

Awe sapaan akrab Alias Wello menjelaskan, konsultasi publik yang dilakukan Jumat (301/11) dan tidak perlu dilakukan.

Pasalnya, izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.759 hektare di Lingga Utara dan Lingga Timur sudah pernah diberikan kepada PT Citra Sugi Aditya melalui Keputusan Bupati Lingga Nomor : 160/KPTS/IV/2010, tanggal 26 April 2010.

Namun, kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga kepada PT Citra Sugi Aditya tersebut tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian izinnya. Bahkan, fakta yang ditemukan di lapangan bukan perkebunan kelapa sawit yang dibangun tetapi malah melakukan pertambangan pasir kuarsa.

”Bisa dibayangkan, sudah 8 tahun diberi kesempatan, tapi tak sejengkal tanah masyarakat pun yang dibebaskan dan ditanami kelapa sawit. Nah, sekarang mereka baru sibuk setelah lahannya sudah ditetapkan oleh BPN sebagai tanah terindikasi terlantar. Ini ada apa,” tegas Awe.

Mantan Ketua DPRD Lingga ini mengakui, dasar pengusaan tanah PT Citra Sugi Aditya yang diperoleh melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.624/Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit di Lingga seluas 9.694,84 hektar.

”Ya, betul. Mereka dapat SK (Surat Keputusan) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan. Tapi, jangan lupa dalam diktum ke 8 SK itu menegaskan. Pengurusan dan pengawasan menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian, BPN dan Pemerintah Kabupaten Lingga,” jelasrnya.

Ketika dimintai pendapatnya mengenai dampak ekonomi yang bakal dirasakan masyarakat Lingga atas masuknya investasi di daerah itu, Awe menegaskan, bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus dijawab dengan investasi perkebunan kelapa sawit.

Ada banyak pilihan-pilihan investasi, selain perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih ramah terhadap ekosistem lingkungan.

Dapat dibayangkan, dalam satu hari satu batang pohon kelapa sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah. Sehingga, lokasi perkebunan sawit tentunya harus melewati kajian sebelum pihak pengembang menanam sawit.

”Ini pulau kecil yang perlu dijaga keseimbangan ekosistem lingkungannya. Apalagi sudah ada Inpres, tentang Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati untuk menunda penerbitan rekomendasi izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru,” imbuhnya. (TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here