Awe Minta PT SSLP Kembalikan Sertifikat

0
90
PERWAKILAN warga Desa Linau melaporkan Direktur Utama PT SSLP yakni Bambang Prayitno ke Polres Lingga, Senin (31/12) akhir tahun lalu. f-isimewa
Bupati Kabupaten Lingga, H Alias Wello meminta Direktur Utama PT Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno mengembalikan 400 persil sertifikat tanah warga Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara yang ditahan sejak tahun 2004.

LINGGA – Penahan sertifikat lahan warga ini terjadi ketika, PT SSLP ingin mengembangkan lahan sawit di daerah tersebut.

Namun, investasi kelapa sawit ini gagal sedangkan sertifikat lahan warga tidak dikembalikan oleh Bambang.

”Saya baru mendapatkan laporan dari Kepala Desa Linau bersama tokoh-tokoh masyarakatnya, bahwa sertifikat tanah mereka sampai hari ini masih ditahan perusahaan,” kata Alias Wello, kemarin.

Awe sapaan akrab Alias Wello menegaskan, tidak ada alasan PT SSLP untuk menahan sertifikat lahan warga.

Sementara, investasi perkebunan sawit yang ditawarkan PT SSLP telah gagal dan tidak bisa dilanjutkan lagi.

”Saya minta Direktur Utama PT. SSLP segera mengembalikannya tanpa syarat apapun,” tegas Awe.

Dijelaskannya, setiap perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (SIUP), wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

”Saya minta semua datanya sebagai bahan, untuk mengambil langkah-langkah hukum jika manajemen perusahaan ini tidak kooperatif. Kalau perlu, kami koordinasikan dengan penegak hukum untuk mengambilnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, warga pun melaporkan Direktur Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno ke Polres Lingga dengan tuduhan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.

Aksi pelaporan warga Desa Linau ke Polres Lingga yang didampingi Ketua LSM Aliansi Gabungan Masyarakat Sudut Timur (AGMST) Distrawandi itu diterima oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) IPDA Agus Marianto.

Sedangkan warga Linau diwakili oleh Ketua Koperasi Unit Desa Usaha Bersama (KOPUMA) yakni Yusfik Safita dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/ 22/ XII/ 2018/ SPKT-RESLINGGA, tanggal 31 Desember 2018.

”Kasus penggelapan sertifikat yang dilaporkannya itu, bermula saat Bupati Lingga Daria menerbitkan surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT SSLP di wilayah Desa Linau dengan Nomor : 26.a/ KPTS/IV/ 2005,” kata Yusfik, usai melapor ke Mapolres Lingga.

Perusahaan melakukan pembukaan lahan, dan mendirikan pabrik pengolahan kayu disekitar lokasi yang rencananya akan dibuat perkebunan kelapa sawit.

Untuk meyakinkan warga Linau, bahwa perusahaan tersebut serius akan membangun perkebunan kelapa sawit, maka Direktur Utama PT SSLP Bambang Prayitno membuat perjanjian kerja sama dengan Ketua Koperasi Unit Desa Usaha Bersama.

Kerjasama itu, tentang Kemitraan Inti Plasma Proyek Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas 1.000 hektare di Desa Linau yang ditandatangani di hadapan notaris Yondri Darto, SH di Batam, tanggal 1 Maret 2006.

”Tujuan awalnya, kerja sama ini baik untuk membantu pendapatan petani transmigrasi. Makanya, dibuatlah kerja sama kemitraan. Salah satu kesepakatannya, warga memberi kuasa kepada Direktur Utama PT SSLP untuk menjaminkan sertifikat tanahnya ke lembaga keuangan guna mendapatkan kredit untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit ini,” terangnya Dalam perjanjian tersebut,” jelas Yusfik.

Warga juga sudah menyetujui bertanggungjawab, atas angsuran kredit melalui pemotongan setiap bulan oleh perusahaan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) selama 7 sampai 10 tahun.

Sedangkan perusahaan bertanggungjawab atas pendanaan pembangunan perkebunan sampai pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) dan pemasaran.

”Nah, sekarang perkebunan itu tidak ada, pabrik juga tidak ada tetapi perusahaan masih menahan 400 persil sertifikat tanah kami. Padahal, sesuai perjanjian dinotaris, apabila perusahaan melalaikan kewajibannya artinya tidak membangun perkebunan, PKS dan lainnya. Maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab perusahaan dan sertifikat tanah petani dikembalikan tanpa syarat apapun,” bebernya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Provinsi (LHK) Kepri Yerri Suparna menghentikan proses pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perkebunan kelapa sawit yang diajukan PT Citra Sugi Aditya (CSA) di wilayah Kabupaten Lingga.

Perintah penghentian pembahasan AMDAL perkebunan kelapa sawit PT CSA itu, disampaikan orang nomor 2 di Kepri tersebut usai menerima surat keberatan dan penolakan dari Bupati Lingga H Alias Wello. (LINGGA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here