Ayo Cari Sumber Anggaran Baru

0
474
Kepala BP Batam Lukito saat meninjau lokasi KEK Galang Batang Bintan beberapa waktu lalu.f-istimewa

Pembagunan di Kepri harus lebih cepat.. Sumber anggaranya mesti lebih kuat. Pemerintah mesti pandai mencari alternatif pendapatan tambahan, agar pembangunan semakin cepat terasa. Sebagai daerah kepulauan biaya pembangunan di kepri menjadi lebih mahal karena transportasinya. Pemprov dan pemda kabupaten dan Kota mesti pintar menjolok anggaran ke pusat.
0895370086181

Tanggapan:
Presiden RI, Joko Widodo menyetujui dan sudah meneken Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan untuk selanjutnya dibahas DPR bersama pemerintah.

Kita menyambut baik dan berharap UU kepulauan bisa dibahas hingga disahkan menjadi undang-undang (UU). Lewat undang-undang inilah ke depan Kepri bisa mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar karena sudah menghitung luas lautan sebagai komponen dalam penerimaan dana transfer.

Sebelumnya, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sudah menyepakati draf RUU tentang Daerah Kepulautan tersebut yang merupakan usulan tujuh provinsi kepulauan di Indonesia yang diputuskan DPD RI nomor 4/DPD RI/I/ 2017-2018.

Baca Juga :  SDA Kepri Berlimpah

Jika terealisasi, kalau dana khusus kepulauan ini diberikan sesuai aturannya, DAU dan DBH-nya, minimal 5 sampai 6 persen yang diberikan ke daerah. Potensi kenaikannya bisa sekitar Rp 200 miliar. Karena rata-rata provinsi kepulauan itu, pendapatannya sudah di atas Rp 1 triliun.

Kalau disahkan tentu akan berpengaruh besar terhadap pembangunan Provinsi Kepri dan 7 provinsi kepulauan lainnya yang ada di Indonesia.

Dengan adanya UU tersebut maka pembagian DAU dan DAK tentu tidak lagi hanya dihitung luas daratannya saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Namun luas laut juga ikut dihitung.

RUU tentang Daerah Kepulauan merupakan representasi masyarakat daerah.

Konsep membangun dari pinggiran menjadi salah satu Nawacita Jokowi-JK. Dengan semakin cepat terwujudnya pengesahan RUU itu, maka upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim akan terpenuhi karena memiliki asas kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

Baca Juga :  Pamit Belajar Ternyata Mabuk-Mabukan

Kepri merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah pulau terbanyak. Tercatat saat ini memiliki 2.408 pulau. Atas dasar ini Kepri sangat menyambut baik disusunnya RUU tentang Daerah Kepulauan agar menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana pembangunannya.(ais/mas)

Beberapa waktu lalu saya juga menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menpan RB membahas Rencana Induk Pelabuhan Tanjungsauh, Batam.

Selain itu membahas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi dua wilayah di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Di Bintan dengan luas lahan 60.868 hektare dan di Tanjungpinang dengan luas lahan 2.633 hektare. Di era ini semua harus bergerak cepat. Mekanisme pertimbangan yang tak penting untuk penempatan seseorang sudah bukan zamannya lagi.

Baca Juga :  Beras Raskin Berdebu dan Bau

Dalam rapat itu disebutkan bahwa pengisian posisi kepala, wakil kepala dan aggo/direktur Badan Pengusahaan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Tata caranya ditetapkan olek Ketua Dewak Kawasan Karimun/Bintan.

Nurdin menyebutkan, untuk mengisi kelembagaan di BP Karimun dan Bintan, akan dilakukan fit dan profer test secara profesional. Tujuannya agar yang menangani adalah orang yang profesional hingga program kita sukses. Menhub Budi Karya Sumadi, mengatakan Kepri harus memiliki pelabuhan besar untuk semakin menjayakan poros maritim. Pelabuhan Tanjungsauh direncanakan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (mas/ais)

H Nurdin Basirun
Guberur Kepri

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here