Ayo Cepat Selesaikan Rekomendasi KASN!

0
693
JUMAGA NADEAK

Dewan Soroti Kinerja Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG – KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta supaya persoalan promosi jabatan di Pemprov yang menjadi perhatian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI agar tidak boleh berlalu begitu saja. masalah itu mesti cepat ditindak lanjuti.

”Untuk koreksinya tugas Komisi I. Saya minta persoalan dengan KASN ini cepat selesai,” tegas Jumaga di ruang kantornya, DPRD Kepri Pulau Dompak, kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan dirinya sudah menerima hasil rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI terkait proses pengisian jabatan di lingkungan pejabat Pemprov Kepri, mulai akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2017 lalu.

Baca Juga :  Januari, Sudah Bisa Lelang Proyek

”Saya sudah perintahkan BKD agar segera dibahas dan konsultasi ke KASN. Kita akan ikuti aturan yang berlaku. Apa hasilnya, itu hasil konsultasi mereka,” ujarnya, baru-baru ini.

Menurut dia, yang menggodok hasil rekomendasi KASN ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama tim khususnya. Nanti, setelah ditemukan masalahnya dan bagaimana solusinya maka, BKD yang akan mengeksekusi.

”Saya sudah minta mereka suruh cepat dan jangan berlarut-larut. Saya mengharapkan secepatnya. Yang jelas kita ikut aturan yang berlaku,” tambahnya.

Mantan Sekda Karimun tersebut tidak menepis dugaan bahwa hasil rekomendasi KASN tersebut karena keteledoran dari kepala sekretariat Tim Pansel yang melaksanakan kegiatan open bidding sampai pengisian jabatan tersebut kemarin.

Baca Juga :  Bentengi Siswa dengan Agama

”Jadi, kalau memang ada kesalahan kita ikuti,” bebernya.
Sementara ini, Kepala BKD Firdaus saat akan dimintai tanggapan soal konsultasi BKD dengan KASN RI, pihaknya selalu menolak denggan memberikan penjelasan.

Belum lagi, banyak tanggapan masyarakat terkait banyaknya OPD di lingkungan Pemrov saat ini diam-diam menerima pegawai honorer. Politikus PDIP Ruslan Kasbulatov menambahkan, bahwa tidak salah informasi kalau ada tindakan yang dengan sengaja kepala OPD di lingkungan Pemprov menerima Pegawai Tidak Tetap (PTT).

”Kepri ini bukan miliknya sejumlah kepala daerah, Kepri ini milik kita bersama, sebenarnya Kepri masih butuh tenaga kerja untuk pemerintahan, tapi harus transparan,” tegas Ruslan demikian.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here