Ayo Percepat Kelola Lego Jangkar

0
51
Kapal tengker saat berada di perairan Tanjunguban, Bintan Provinsi Kepulauan Riau, baru-baru ini. F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pelabuhan dan lego jangkar sangat potensial. laut kita jauh lebih laus dari laut singapura, jadi bsia menampung pelimpahan dari negara tetangga.
+6281364252006

Maksimalkan Wilayah Laut Kepri
MBS
Bapak gubernur yang terhormat, kapan pelabuhan luar negeri atau dalam negeri dioperasikan. Lego jangkar juga dimaksimalkan. Wilayah perairan harus menjadi sumber pengahdilan yang bagus untuk daerah. Pelabuhan Dompak sangat bagus dan dibagun dengan dana puluhan miliar dan karena tidak ada petugas satpol pemprov yang ditugaskan berjaga dsana kaca pelabuhan hancur sdan pecah-pecah berantakan, dihancurlkan oleh manusia bertangan jahil. Mohon bapak gubernur tinjau dan juga tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan dompak sebagai pusat pemerintahan provinsi Kepri belum nampak ada perubahan sama sekali pembangunanya sebagai ibukota Kepri. Dari masyarakat Tpi.
081378398990

TANGGAPAN:
Kewenangan retribusi ruang laut 0-12 mil kini menjadi wewenang provinsi. Ini diatur UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan pemerintah Provinsi se-Indonesia sudah sepakat menggesa pemberlakuan UU ini.

Hal ini disepakati saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ”Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kepelabuhanan, Melalui Harmonisasi Ruang Laut” di Harmoni One, Batam, Kamis (13/12) kemarin.

Kegiatan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Kepri itu, dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia, Asosiasi Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia, Dirjen Pendapatan Kemendagri, akademisi Perguruan Tinggi Andalas, Badan Usaha, Operator, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI), serta Pemko Batam dan Pemprov Kepri.

FGD-nya dibuka Wakil Gubernur Kepri H Isdianto itu. Hasil FGD itu melahirkan kesepahamam bersama, tekat dan tujuan yang sama, yakni menggesa kewenangan pengelola ruang laut sesuai peraturan perudang-undangan.

Pak Wagub juga mengajak para peserta dari 34 provinsi yang hadir untuk menyatukan komitmen terkait peraturan yang sudah mengikat kewenangan pemerintah provinsi yang selama ini masih dikuasai pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Demikian juga dengan Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan yang menyebutkan, selama ini pemerintah daerah, belum menggarap segala potensi yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Menurut dia, daerah masih sangat tergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli tidak digarap dengan baik.

Pemerintah daerah masih sangat ketergantungan dengan DBH. Seharusnya hal ini tidak boleh lagi menjadi tradisi, ke depan kita harus mampu menggarap potensi daerah masing-masing sebagai bentuk mendorong peningkatan PAD.

Dari data alokasi pendapatan seluruh provinsi di Indonesia yang selama diterima pendapatan yang paling diminta digarap lebih banyak di sektor darat, sedangkan sektor kelautan, pemanfaatan ruang laut tidak dilakukan dengan baik. Padahal potensi ruang laut itu sangat menjanjikan.

Derajat ekonomi fiskal provinsi seluruh Indonesia yang terendah itu hampir sebagian besar provinsi kepulauan, yang digarap hanya sumber daya alam. Semua itu tidak bisa menjamin. Ini artinya kita mulai berpikir akan ruang laut.

Retribusi ruang laut sangat besar memberikan kontribusi terhadap PAD, ironisnya ruang laut di Kepri saat ini belum bisa tergarap.

Bersama Dishub Kepri tidak putus semangat, dan tetap yakin bahwa retribusi pemanfaatan ruang laut bisa direalisasi mulai 2019 mendatang.

PAD kita selama ini masih sangat bergantung dengan DBH, makanya ke depan kita sangat bertekat, bersama-sama Pak Jamhur, kewenangan ini (ruang laut, red) harus kita garap.

Meskipun tahun sebelumnya target retribusi lego jangkar ini nol rupiah, dari target yang ingin dicapai, kali ini kita kembali memasang target Rp10 miliar dari lego jangkar, berharap ini terealisasi, kalau tahun ini tak berhasil, maka bukan tidak mungkin masih ada defisit.

Di FGD itu juga perwakilan Operator dan APPSI menyatakan mendukung dan setuju bahwa kewenangan retribusi usaha kepelabuhanan di pungut pemerintah provinsi.

Hanya saja, mereka sama-sama meminta jaminan dan kepastian hukum. Jangan sampai nanti penerapan ini, justru ada dua kali pungutan.

Kalau peraturan ini berlaku, bukan tidak mungkin asumsi target Rp60 miliar itu bisa lebih, bahkan bisa mencapai ratusan miliar. (ais)

Reni Yusneli
Kepala Badan Pendapatan Retribusi Daerah Pemprov Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here