Ayo Realisasikan Industri di Ibukota

0
542
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama pejabat Pemprov Kepri saat meninjau Pelabuhan Tanjungmuco.f-suhardi/tanjungpinang pos

Saya salut bilamana terealisasi pengembangan industri di Tanjungpinang, terutama Pelabuhan bongkar muat yg representatif di TanjungMoco. Ini sangat penting guna meningktkan ekonomi.
081314992494

Lanjutkan Proyek Pelabuhan Tanjungmoco
Mbs Pemprov Kepri bangun Enam Pelabuhan salah satunya adalah pelabuhan pelantar 1 dan 2 memang ini penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu Pelabuhan Tanjung Mocco bila ini diteruskan maka pelabuhan ini representatif bagi ibu kota kepri dapat mendatangkan muatan yg berjumlah besar seperti container dan sekaligus expor. Mohonlah Pak Gubernur fokus ke kawasan FTZ dan pelabuhan Tg Mocco ini. Apa salah dengan Pelb Tg Mocco ini Pak. Apa tdk ada niat hingga tersendat?
+6281314992494

TANGGAPAN:
Pencairan anggaran pembangunan di BP Kawasan FTZ Tanjungpinang memang belum bisa dicairkan. Anggaran operasional bisa (dicairkan). Hanya saja, anggaran pembangunan fisik (belum bisa dicairkan) tunggu finalisasi kelembagaan. Masih dalam proses. Insya Allah, selesai.

Pencairan anggaran fisik ini menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan pembangunan antara Karimun-Bintan dengan Tanjungpinang.

Tiga tahun belakangan ini, pihak BP Kawasan FTZ Tanjungpinang tidak bisa mencairkan anggaran fisik. Sedangkan BP Kawasan FTZ Bintan dan Karimun bisa mencairkan anggaran fisiknya.

Baca Juga :  Enak Ambil Duet Tunjangan

Tahun 2018 ini anggaran untuk BP Kawasan FTZ Bintan, Karimun dan Tanjungpinang meningkat tajam. Tapi, tetap ada kelemahannya. Tiga BP Kawasan ini belum bisa menjadi Badan Layanan Umum (BLU) seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Tapi mereka bisa membangun fisik. Kalau dulu, BP Tanjungpinang misalnya, untuk memiliki kantor saja tidak bisa. Sifatnya hanya sewa.

BP Kawasan FTZ Tanjungpinang telah merampungkan DED (Detailed Engineering Design) rencana pembangunan jalan di kawasan FTZ Tanjungmoco Dompak.

Lebar jalan itu 40 meter dengan panjang 2,8 kilometer. Pembangunan jalan akan dilakukan dekat lokasi pembangunan dermaga. Pihaknya sengaja mendesain jalan dengan ukuran yang cukup lebar mengingat pelabuhan itu nanti akan dibuat standar internasional dan juga menjadi pendamping pelabuhan bongkar muat
Batam.

Adapun lokasi FTZ di Tanjungpinang yakni di Tanjungmoco Dompak sekitar 1.300 hektare dan di Senggarang sekitar 1.333 hektare. Totalnya mencapai 2.633 hektare. (mas)

Syamsul Bahrum
Sekretaris (DK) FTZ Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjungpinang

TANGGAPAN:
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kelembagaan pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Bintan dan Tanjungpinang akan dirombak dalam waktu dekat

Baca Juga :  Jangan Reklamasi Tepilaut

Itu akan dirapatkan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak dan akan dihadiri pihak KemenpanRB dan kementerian terkait lainnya.

Perubahan kelembagaan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.41 tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Bintan dan Wilayah Kota Tanjungpinang.

PP No.41 ini merupakan pengganti PP No.47 tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Bintan dan Wilayah Kota Tanjungpinang.

Saat PP No.47 berlaku, pengurus kelembagaan FTZ Bintan dan Tanjungpinang ditetapkan dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan (PKDK) yang dijabat Gubernur saat itu.

Dengan PP yang baru ini, maka kelembagaan akan berubah. Ada tiga pola yang diusulkan ke Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yakni, pertama adalah bentuk UPT (Unit Pelayanan Teknis), kedua perwakilan (wakil ketua) dan ketika Satuan Pelaksana (Satlak).

Untuk UPT kemungkinan besar akan dicoret karena menyalahi. Salah satu pengelola FTZ di daerah lain di Indonesia yang berbentuk UPT akan diubah. Sehingga, di Tanjungpinang-Bintan, UPT kemungkinan besar tidak akan disetujui.

Baca Juga :  KTP Tak Siap-siap Juga

Apabila yang ditetapkan nanti adalah model wakil ketua, maka kelembagaan FTZ Tanjungpinang semakin dilemahkan. Karena posisi Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan FTZ Tanjungpinang hanya sebagai wakil saja di BP Kawasan FTZ Bintan.

Sebaiknya yang ditetapkan nanti adalah sistem Satlak. Dengan demikian, terjadi penguatan di kelembagaan pengelolaan FTZ Tanjungpinang.

Dengan cara itu, kita bisa mengelola anggaran sendiri untuk membangun infrastruktur. Ini yang harus kita dorong.

Kini BP Tanjungpinang tak bisa mencairkan anggaran pembangunan infrastruktur karena nomenklatur di PP No.41 tahun 2017 tersebut. Hanya bisa mencairkan anggaran operasional dan biaya promosi saja.

Dirjend Anggaran Kementerian Keuangan tidak berani mencairkan anggaran pembangunan infrastruktur meski sudah dialokasikan sekitar Rp 52 miliar di 2018 ini. (mas)

Den Yealta
Ketua BP Kawasan FTZ Tanjungpinang,

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here