Ayo…Urus Sertifikat Tanah Gratis

0
2629
PADAT: Terlihat pemukiman penduduk di Tanjungpinang sangat padat saat difoto dari udara. Masih banyak rumah atau kaveling warga yang belum bersertifikat. f-dok/tanjungpinang pos

Menteri Agraria Alokasikan 3.850 Persil untuk Kepri

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan membantu menerbitkan 3.850 sertifikat kepemilikan tanah di Kepri tahun 2017 ini secara gratis.

Tanjungpinang – Kuota ini dibagi di 7 kabupaten/kota di Kepri dengan porsi, Tanjungpinang 500 sertifikat, Natuna 1.000 sertifikat, Lingga 200 sertifikat, Karimun 550 sertifikat, Batam 700 sertifikat, Anambas 200 sertifikat dan Bintan 700 sertifikat. Totalnya 3.850 persil (bidang tanah).

Data ini diperoleh Tanjungpinang Pos dari Kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri melalui, Kepala BPN Kota Tanjungpinang, Derajat M Jaelani MSi.

Penerbitan sertifikat gratis ini merupakan program terbaru Kementerian Agraria dengan nama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ini merupakan pengganti program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Adapun program ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Aturan ini kemudian diubah dan isinya lebih dilengkapi lagi di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2017 atas Perubahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Namun, kata Darajat, masyarakat perlu memahami tidak semua biaya ditanggung BPN. Masyarakat tetap ada biaya lain, seperti materai termasuk pemasangan patok lahan.

”Gak mungkin dong, patok lahan sendiri harus BPN yang buat,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, program PTSL ini hampir sama dengan Prona. Ganti chasing saja. Perbedaan yang mendasar adalah, di program Prona, pegawai kelurahan yang aktif mengumpulkan data-data masyarakat. Sedangkan di program PTSL, pegawai BTN yang jemput bola ke masyarakat.

Program Prona lebih menyentuh masyarakat kurang mampu. Sedangkan program PTSL, tidak disebutkan program ini untuk kalangan mana. Karena itu, program tersebut bebas untuk kalangan masyarakat bawah dan kalangan menengah.

Dalam program Prona, pihak kelurahan memilih masyarakatnya yang kurang mampu untuk diurus sertifikatnya. Berkas-berkas ini lalu dibawa ke Kantor BTN di Senggarang. Setelah diperiksa di BTN dan ada data yang kurang, maka pegawai kelurahan yang aktif meminta dari warga lalu mengantarnya ke BTN.

Sedangkan di program PTSL, pihak BTN akan menemui RT-RW, kemudian memanggil warganya. Saat itulah pihak BTN menyampaikan program ini.

Pada saat itu juga, semua masyarakat di RT itu akan didata baik yang sudah memiliki sertifikat tanah maupun yang belum memiliki.

Bagi warga yang sudah memiliki sertifikat tanah akan didata penggunaannya untuk apa. Misalnya, untuk rumah tempat tinggal atau ruko, atau usaha dan lainnya.

Bagi warga yang belum memiliki tanah namun belum bersertifikat maka segera dikumpulkan data yuridis. Misalnya, alas hak, surat ganti kerugian, surat keterangan dari kelurahan, PBB, KTP, KK dan lainnya.

”Kalau datanya kurang, langsung kita minta saat itu juga biar bisa dilengkapi. Kalau sudah lengkap, kita akan turun melakukan pengukuran. Kalau semua sudah beres, tinggal menunggu penetapan dari Kanwil lalu kita terbitkan,” bebernya.

Untuk pengukuran lahan, pihak BTN akan terbantu karena sempadan (tetangga) kiri-kanan, depan-belakang mudah ditemui lantaran mereka tinggal satu RT-RW.

Saat menjalankan program Prona, pihak BTN mengalami kesulitan. Pasalnya pemilik lahan berpencar di beberapa kelurahan. Sehingga sulit menemui pemilik lahan yang bersempadan.

Namun, program ini tidak dilakukan menyeluruh di semua kelurahan di Tanjungpinang. BTN hanya memilih satu kelurahan saja, yakni Kelurahan Batu 9.

Pihaknya fokus pada pemberian sertifikat kaveling dan rumah penduduk. Bukan perumahan. Dengan demikian, maka daftar kepemilikan lahan di kelurahan itu jelas.

Program ini akan berjalan tiap tahun. Sehingga, tahun 2020 nanti daftar kepemilikan lahan dan peruntukannya di Tanjungpinang makin jelas.

”Makanya semua kita data baik yang sudah punya sertifikat maupun yang belum. Nanti kita tahu posisinya semua mana saja yang sudah bersertifikat. Begitulah gambarannya untuk Tanjungpinang nanti,” bebernya.

Rencananya, program ini dimulai Maret nanti. Target Menteri Agraria sendiri, program ini harus rampung Mei nanti di Indonesia. Darajat sendiri yakin, cukup dua bulan untuk menerbitkan 500 sertifikat tersebut.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here