Bacaleg Belum Boleh Berkampanye

0
388
Salah satu partai politik peserta Pemilu 2019, mendaftarkan Bacalegnya di KPU Tanjungpinang, Selasa (17/7) lalu. F-istimewa

Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, Masfurqon mengatakan para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Tanjungpinang belum boleh melakukan kampanye.

TANJUNGPINANG – ”Sosialisasi Bacaleg tidak diperbolehkan sekarang, sebab memang belum saatnya untuk melakukan kampanye,” katanya, kemarin.

Dia melanjutkan, sosialisasi yang dilarang yakni memasang foto bakal caleg dalam bentuk baliho, spanduk, atau gambar lain, termasuk kampanye di media sosial (medsos). Gambar-gambar yang dimaksud untuk dilarang adalah gambar bakal caleg, dengan nomor urut beserta lambang parpol pendukungnya dan disertai informasi daerah pemilihan (dapil).

Pelarangan ini, lanjut dia merujuk kepada aturan terkait masa kampanye Pemilu 2019 yang baru dimulai pada Desember 2018. Dalam aturan tersebut, masa kampanye baru bisa dimulai tiga hari setelah pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. ”Kampanye diluar jadwal sanksinya pidana,” kata Masfurqon kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (20/7).

Sanksi pidana diatur di UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tepatnya di pasal 492. Pasal 492 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (kabupaten/kota) untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Oleh karena itu, Masfurqon meminta seluruh calon anggota legislatif yang berlaga di Pileg tahun 2019 nanti, untuk tidak melakukan kampanye dari 27 Februari hingga 22 September 2018. Bisa saja calon anggota legislatif melakukan kampanye. Tapi, diperbolehkan mulai dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. ”Instruksi dari Bawaslu RI perlu kita sampaikan ke para partai politik sampai ke masyarakat. Agar pengurus parpol dan masyarakat tahu,” ucap dia.

Memang, kata dia, saat ini, kader yang sudah didaftarkan oleh pengurus Partai Politik (Parpol) ke KPU Kota Tanjungpinang, masih disebut bakal calon anggota legislatif. Pasalnya, masih dalam tahapan verifikasi hingga perbaikan berkas pencalonan anggota legislatif tersebut. “Kita minta calon anggota legislatif untuk taat aturan di tahapan kampanye,” sebut dia.

Jadi, ia sarankan pengurus Parpol melalui LO untuk segera membangun komunikasi dengan KPU Kota Tanjungpinang. Agar tahapan Pileg tahun 2019 bisa diketahui secepatnya oleh kader parpol yang maju sebagai calon anggota legislatif. “Sesering mungkin komunikasi dengan KPU,” sebut dia. (ANDRI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here