Bacaleg DPD RI Dapil Kepri Bakal Berguguran

0
361
Bacaleg DPD RI Surya Makmur Nasution saat mendaftarkan dirinya di KPU Provinsi Kepri di Tanjungpinang, baru-baru ini. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

MK Tolak Pengurus Parpol Maju Senator

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengurus partai politik tidak boleh duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

TANJUNGPINANG – Namun, KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut. Dan, KPU Kepri masih menunggu aturan dari KPU RI. ”KPU akan melaksanakan putusan itu. Kita pelajari dulu,” kata Devisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyanto Agung S kepada Tanjungpinang Pos di ruang kerjanya DI Kantor Sekretariat KPU Provinsi Kepri, Selasa (24/7).

Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepri, masuk dalam pengurus partai tapi sudah mendaftar sebagai Bacaleg DPD RI di KPU Provinsi Kepri, yakni Alfin, saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Tanjungpinang. Ada Dharma Setiawan, Ketua DPD PAN Kota Tanjungpinang.

Pengurus parpol lainnya, di antaranya yang masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kota Tanjungpinang maupun DPRD Provinsi Kepri.

Seperti M Syahrial masih menjabat anggota DPRD Kota Tanjungpinang juga pengurus PDIP, Surya Makmur Nasution merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri juga pengurus Partai Demokrat dan Sukri Farial juga merupakan anggota DPRD Kepri pengurus partai Hanura.

”Apakah mereka bertiga yang masih aktif Anggota DPRD juga termasuk untuk mengundurkan diri atau tidak. Kita tunggu saja Juknis atau surat edarannya dari KPU RI,” sebut dia

Menurut, kalau pengurus partai politik ingin maju sebagai anggota DPD, maka dianjurkan yang bersangkutan untuk mundur dari jabatan parpol.

”Secara teknis kan nanti dia (Bacaleg) harus lengkapi syarat itu (mundur dari jabatan parpol),” ujarnya.

Kendati demikian, KPU menyebut masih harus mempelajari soal putusan MK mengenai pelarangan pengurus parpol untuk dipilih menjadi anggota DPD pada Pemilu 2019.

”Maka kami akan pelajari dulu. Akan teliti semua dan akan menjalankan putusan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol). Hal ini merupakan implikasi putusan MK atas uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz, pemohon uji materi terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut, salah satu bentuk pengabulan gugatan yang diajukan oleh peserta Pemilu di daerah Jawa Barat, yakni Muhammad Hafis dengan berkas permohonan Nomor 59/PAN.MK/2018 tanggal 4 April 2018. Intinya, anggota maupun pengurus Parpol dilarang untuk maju sebagai calon anggota DPD RI. Ini berdasarkan acuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 182 poin L berbunyi, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, lanjut Widiyanto Agung, atas pertimbangan hukum nomor 317 berbunyi, menimbang bahwa untuk pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus parpol terkena dampak oleh putusan ini.

KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.

Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu setelahnya menjadi pengurus Parpol adalah bertentangan dengan UUD 1945. ”Dua ketua parpol dan tiga orang Danggota DPRD jadi Bacaleg DPD RI,” ujarnya.(ANDRI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here