Bagi Takjil, Dua Paslon Wako Disemprit Panwaslu

0
668

 

Paslon nomor urut 2 H Lis Darmansyah-Maya Suryanti saat masuk ke ruang debat calon Wako putaran pertama, belum lama ini. F-abas/tanjungpinang pos
Paslon Wako nomor urut 1 H Syahrul (kiri) bersalaman dengan pendukungnya pada debat calon Wako putaran pertama, belum lama ini. F-abas/tanjungpinang pos

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Hubungan dan Antar Lembaga Panwaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini menyatakan pihaknya mewaspadai ajang buka puasa bersama dan pembagian takjil menjadi salah satu lahan politik uang dalam Pilkada Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Panwaslu menyoroti kedua Paslon Wali Kota Tanjungpinang baik nomor urut 1 H Syahrul-Rahma mampun paslon nomor urut 2 H Lis Darmansyah-Rahma, membagikan takjil di bulan Ramadan ini.

”Terkait pembagian takjil buka puasa sudah ada temuan dan laporan ke Panwaslu. Panwaslu langsung melakukan penelusuran sekaligus memanggil tim pemenangan kedua pasangan calon

ke Kantor Panwaslu, Senin (28/5) lalu,” kata Kordiv Pencegahan Hubungan dan Antar Lembaga Panwaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (30/5).

Dalam pemanggilan tersebut, Panwaslu memberikan penjelasan sekaligus teguran, bahwa dalam masa ka

Baca Juga :  KAMMI Siap Awasi Pemilu

mpanye Pilkada yang bersamaan dengan bulan suci Ramadan, kedua paslon dan tim pemenangannya masih dan tetap terikat dengan aturan yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye dan PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang laporan dana kampanye. Panwaslu tidak membatasi untuk berbuat kebaikan yang akan dilakukan oleh kedua paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. Tapi, paslon harus men

taati aturan yang ada karena mereka terikat dengan aturan.

”Paslon dan tim pemenangan tetap harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada Panwaslu, Polres dan KPU untuk melakukan berbagai kegiatan kampanye, termasuk kampanye berupa pembagian takjil,” ucap Zaini.

Pasalnya, kat

a dia, bahan kampanye, atau nilai takjil tidak boleh melebihi Rp25 ribu. Kemudian, biaya atau dana yang sudah dikeluarkan hingga digunakan paslon harus dilaporkan ke dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Termasuk salah satunya pembagian takjil kepada masyarakat saat menjelang buka puasa.

Baca Juga :  Dana Kampanye Calon DPD Rp500 Ribu

Kegiatan pem

bagian takjil tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Pasalnya, dua paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang telah mendaftarkan hingga masukkan nama tim pemenang atau relawan ke KPU Kota Tanjungpinang.

Kegiatan pembagian takjil tidak boleh dekat kawasan rumah ibadah atau lembaga pendidikan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap hal tersebut, maka Panwaslu akan menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Jika pembag

ian takjil tersebut, murni untuk kebaikan sedekah di bulan Ramadan, maka tempat atau wadah tersebut tidak diperbolehkan ada stiker paslon. Kemudian, juga di lokasi

pembagian takjil tidak boleh ada spanduk bergambar paslon.

Baca Juga :  Ribuan Data Ganda Ditemukan

Oleh karena itu, Panwaslu mengimbau kepada paslon dan tim pemenangan tidak melakukan money politic sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan pasal 187A di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0813/K.Bawaslu/PM.01.00/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, bahwa partai politik, tim kampanye, relawan dan semua pihak untuk menjaga kesucian bulan Ramadan, dengan menaati aturan dan tidak melakukan larangan kampanye.

”Tidak memanfaatkan penunaian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai sarana kampanye. Untuk menghindari potensi politik uang/kampanye, penunaian ZIS dapat disalurkan di lembaga resmi,” sebut dia. (ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here