Bahan Seragam Gratis Harus Lokal

0
271
KETUA Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu (kiri) saat meninjau pembangunan SDN 016 Tanjungpinang Timur, baru-baru ini. F-martunas/tanjungpinang pos

Program seragam gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanjungpinang mulai membuat pedagang khawatir. Karena itu, diingatkan agar belanja seragam gratis bahannya dari pasar lokal.

TANJUNGPINNAG – KETUA Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengatakan, sejak kemenangan H Syahrul dan Hj Rahma menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, sebagian pedagang pakaian mulai bertanya-tanya apakah program seragam gratis akan diterapkan.

Ternyata, usai pelantikan, program seragam gratis dinyatakan akan dilaksanakan tahun ajaran baru 2019/2020 pertengahan tahun ini. Jika program ini dijalankan, maka pedagang pakaian yang mulai khawatir.

”Kita sudah menerima keluhan-keluhan seperti itu dari pedagang. Mereka mulai khawatir karena jualannya bakal sepi. Karena itu, kita ingatkan Dinas Pendidikan untuk menetapkan teknis pengadaannya nanti seperti apa,” ujar Maskur Tilawahyu kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Demikian juga dengan pedagang tas, sepatu, kaos kaki hingga buku tulis dan peralatan sekolah lainnya juga khawatir seperti pedagang pakaian. Jika pemenang tender nanti mendatangkan seragam dari luar, maka nasib pedagang lokal yang dipertaruhkan.

”Ini sangat kita khawatirkan. Jangan sampai APBD kita justru mematikan pedagang lokal. Harusnya APBD menghidupkan ekonomi pedagang lokal karena APBD ini yang paling banyak berputar dan stimulan ekonomi kita,” katanya mengingatkan.

Memang, secara teknis, dewan tidak bisa masuk mengurusi seperti apa proses atau syarat-syarat pengadaan seragam nanti. Tapi, dewan juga bisa menyuarakan kekhawatiran masyarakat yakni para pedagang.

”Makanya, kita minta dipikirkan nasib pedagang nanti. Kalau bisa syaratnya, pakaian tersebut harus dibeli di Tanjungpinang. Jangan didatangkan dari luar daerah agar pedagang lokal tetap hidup,” pesannya lagi.

Bisa kita bayangkan, kata dia, yang akan membeli seragam nanti adalah siswa baru yang mau masuk SD maupun SMP. Apabila semua seragam mereka didatangkan dari luar daerah, lalu siapa yang membeli pakaian pedagang. Jualan mereka laku saat masuk sekolah saja. Kalau saat tahun ajaran nanti jualan mereka tak ada yang beli, maka bisa-bisa tutup. ”Kita tak menginginkan itu. Makanya, pemerintah harus memikirkan sampai ke sana. Saya sampaikan sekarang sebelum terlambat. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum pengadaan seragam tersebut. Mudah-mudahan pemerintah memikirkan sampai ke sana. Kita ingin uang APBD berputar di kota ini,” jelasnya.

Maskur mengatakan, anggaran untuk pengadaan seragam gratis ini sekitar Rp8,1 miliar. Apabila anggaran sebesar itu dibelanjakan di luar daerah, lalu masyarakat dapat dampak apa dari APBD?

Memang, kata dia, seragam gratis ini sangat membantu masyarakat. Sebab, anggaran untuk satu siswa nanti lebih Rp1 juta untuk pengadaan seragam lima stel, sepatu, kaos kaki, tas, buku hingga pensil. Seragam lima stel untuk SD yakni pakaian merah putih, pakaian Melayu atau baju kurung, pakaian olahraga dan lainnya.

”Jadi tidak ada lagi alasan anak atau orangtua tidak mau sekolah karena tak ada biaya untuk membeli seragam. Mulai tahun ini, pemerintah sudah mengadakan pakaian sekolah baik SD maupun SMP sesuai kewenangan pemko,” tegasnya.

Maskur juga mengatakan, pengadaan seragam gratis ini baru diadakan Pemkab Bintan. Masyarakat Bintan juga mengatakan sangat terbantu atas program tersebut. Mereka tidak pusing lagi untuk membeli pakaian sekolah dan kebutuhan lainnya.

Biasanya, orangtua siswa selalu pusing saat tahun ajaran baru. Sebab, mereka harus menyediakan uang minimal Rp1 juta untuk membeli seragam anaknya. Tahun ini, apabila ada anaknya yang mau masuk SD dan SMP, maka tak perlu mengeluarkan biaya lagi. Sebab, program Syahrul-Rahma akan membantu warga.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here