Balitbangpeda Ajak Maksimalkan DAK

0
300
DUA alat berat saat mengerjakan salah satu pengerjaan proyek Pemerintah Daerah. F-INDRA GUNAWAN/tanjungpinang pos

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memaksimalkan perencanaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus.

ANAMBAS – Keterbatasan anggaran daerah dalam melaksanakan pembangunan, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas (KKA) harus lebih berkerja keras dalam menyusun perencanaan.

Untuk itu, Pemkab Anambas mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berkorelasi langsung dengan kondisi eksisting di daerah yang merupakan daerah maritim di perbatasan.

”Bukan hanya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, tetapi juga mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkorelasi langsung dengan kondisi eksisting di daerah yang merupakan kawasan maritim di perbatasan,” ujar Plt Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Balitbangpeda) KKA Adies Saputra, S.IP, M.Si, Minggu (22/7).

Adies menuturkan, bahwa untuk tahun 2019 rencana belanja daerah diluar Dana Alokasi Khusus ( DAK ) hanya Rp662,45 miliar. ”Tapi itu semua sudah ada peruntukannya, ibarat kata banyak yang numpang lewat saja. Untuk Pemerintah Desa, gaji dan tunjangan pegawai, proyek multiyears, Musrenbang Kecamatan termasuk Aspirasi Masyarakat Melalui DPRD. OPD hanya cukup untuk belanja rutin saja. Makanya salah satu strategi kita adalah dengan mengoptimalkan DAK,” papar Adies.

Lebih lanjut, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termuda di Kepulauan Anambas itu juga menjelaskan, bahwa untuk tahun 2019 ada Rp1,56 triliun program DAK yang sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui aplikasi KRISNA, dengan jumlah usulan kegiatan sebanyak 831 usulan.

Jenis usulan ini terdiri dari usulan kegiatan regular sebanyak 601 usulan, usulan kegiatan afirmasi sebanyak 194 usulan dan usulan kegiatan penugasan sebanyak 36 usulan. ”Kami berharap paling tidak 20 persen dari usulan bisa disetujui,” sebutnya.

Dalam rangka memaksimalkan DAK, menurut Adies, Balitbangpeda sudah melakukan sejumlah langkah. Tahun ini, pihaknya sudah dua kali mendatangkan pejabat Bappenas. Pertama, untuk workshop sekaligus mendampingi penginputan usulan DAK agar selaras dengan kebijakan pusat. Kedua, saat Musrenbang yang mana kita juga minta dipaparkan tentang DAK.

”Kita sudah mengirim staf untuk pelatihan, yang berkenaan dengan DAK. Bahkan untuk memudahkan pemantauan tentang DAK, kami menempatkan salah satu Kasubag untuk standby di Jakarta. Kendati demikian, tambah Adies, langkah itu masih belum cukup dan perlu didukung oleh OPD teknis. Paling tidak ada 7 OPD seperti Dinas PU, Perhubungan, Disdik, Dinkes, Dinas Perikanan dan Pertanian, Diskoperindag, dan Disparbud,” terangnya.

Ia berharap, dinas-dinas ini juga menjalin komunikasi yang intensif dengan kementerian teknis. Kondisi Anambas yang merupakan daerah maritim dan perbatasan itu, bisa dieksplore lebih jauh oleh dinas teknis dan tanpa itu usaha kita juga tidak akan berhasil.

”Yang tidak kalah penting adalah mengoptimalkan pelaksanaan DAK tahun 2018, karena tingkat realisasi tahun ini juga berpengaruh bagi alokasi DAK di tahun rencana,” tutupnya.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here