Banalitas dan Politisasi Kebencian

0
201
Wayu Eko Yudiatmaja

Oleh: Wayu Eko Yudiatmaja
Dosen FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji
dan Mahasiswa Program Doktor FIA Universitas Indonesia

Saat ini disadari atau tidak dunia sosial dan politik kita telah terbelah menjadi dua kutub ekstrem, yaitu kelompok yang mendukung Jokowi dan kelompok yang mendukung Prabowo. Kedua kubu berusaha memperebutkan dan mendominasi wacana (discourse) di jagat politik hari-hari ini. Terlebih menjelang pemilihan presiden 2019, yang sudah semakin dekat, perdebatan menjadi semakin sengit dan masif. Tujuannya adalah menguasai wacana publik sebagai jalan menuju kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya narasi yang tercipta bermetamorfosis menjadi lirik kebencian yang didendangkan dalam berbagai ruang publik kontemporer. Akibatnya, yang terjadi bukanlah pertarungan ide dan gagasan, tetapi politisasi kebencian.

Banalitas Hannah Arendt, seorang pemikir Jerman keturunan Yahudi, dalam buku reportasenya yang amat termasyhur, ‘Eichmann in Jerussalem: A Report on the Banality of Evil’, mengungkapkan bahwa kebencian dapat muncul pada siapapun dan dimanapun. Para pembenci dan sadis tidak selalu bertampang menyeramkan layaknya kriminal yang umum kita kenal. Lihatlah Adolf Eichmann kata Arendt, salah seorang pimpinan tentara Nazi Jerman yang telah mengeksekusi jutaan orang Yahudi sebelum perang dunia kedua. Penampilan Eichmann yang kalem dan klimis, sungguh jauh dari gambaran seorang kriminal ketika disaksikan Arendt pada persidangannya di Jerussalem tahun 1961. Kenyataan ini membuat Arendt semakin yakin bahwa setiap orang dapat berubah menjadi pembenci dan sadistik.

Mengapa orang yang sebenarnya baik dapat berubah menjadi pembenci. Jawabannya adalah karena mereka tidak menggunakan rasionalitasnya dalam bertindak. Kata Arendt, mereka tak lebih dari sekadar animal laboran yang hanya melakukan pekerjaan rutin. Melakukan sesuatu karena rutinitas inilah yang disebut Arendt sebagai banalitas. Apa yang terjadi dengan kedua kubu dan pendukung yang sedang berkontestasi hari ini mirip dengan situasi yang digambarkan Arendt tersebut. Wacana yang dibangun adalah wacana kebencian. Lihat saja bahasa yang digunakan, cebong dan kampret, yang merupakan personifikasi terhadap dua kubu itu.

Lewat berbagai media, pendukung cebong dan kampret sama-sama membangun opini publik, sekaligus menebar kebenciannya satu sama lain. Yang cebong mengatai kampret tidak layak menjadi pemimpin karena tak paham agama. Yang kampret menghina cebong karena hanya planga plongo atas penetrasi ekonomi ‘aseng’. Sedikit saja dari kedua kandidat presiden ini terpeleset, cebong dan kampret akan mengkonversi isu itu menjadi politik kebencian. Celakanya mereka yang memproduksi wacana ini mayoritas berawal dari warga virtual yang termakan isu di media sosial. Orang-orang ini adalah manusia yang belum sempurna kemanusiannya, karena belum mengaktifkan imajinasinya sebelum bertindak. Dalam bahasa Arendt, orang-orang ini adalah manusia yang bertindak tanpa kontemplasi (vita kontemplativa). Akhirnya, jadilah mereka orator kebencian yang ulung, tetapi pada dasarnya banal dan dungu.

Tidak jarang kebencian itu juga dibalut dengan simbol-simbol agama. Bila dilihat secara jernih, nampaknya agama telah dijadikan senjata untuk menghancurkan lawan-lawan politik masing-masing. Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh agama yang bias kepentingan telah mengambil peranan penting dalam mereproduksi wacana kebencian dan memberikan justifikasi dengan dalil-dalil agama. Akibatnya, masyarakat di akar rumput yang banal menjadi terpengaruh dan berpartisipasi aktif dalam mendistribusikan wacana kebencian dari media sosial personalnya. Agamawan tersebut telah berperan penting dalam memberikan legitimasi atas kebencian itu.

Kebencian dianggap suatu kebenaran karena kebencian telah dijustifikasi sedemikian rupa. Akibatnya, kebencian telah menjadi komoditas yang justifikatif. Kebencian diikuti sejauh mana ia dijustifikasi oleh formasi diskursif. Formasi diskursif ini dapat berupa rezim pengetahuan—seperti; agamawan, ilmuwan, cendikiawan, dan tokoh masyarakat—yang memberikan legitimasi bagi wacana kebencian. Pada titik ini, sebenarnya kebencian sifatnya adalah kewacanaan (discourse). Ia akan diterima, dihayati, dan diimplementasikan sepanjang disepakati oleh rezim pengetahuan.

Rezim pengetahuan yang seharusnya berpihak pada kebenaran yang hakiki telah terkontaminasi oleh kepentingan suatu golongan. Rezim pengetahuan menjadi tidak objektif dan cenderung menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu untuk memenuhi libido kekuasaannya. Hal ini bukan barang baru, keterlibatan rezim pengetahuan, terutama ilmuwan dan agamawan, pada masa berkuasanya Hitler dan Nazi di Jerman (1933-1945), telah turut andil dalam memberikan legitimasi terhadap propaganda dan tindakan brutal Hitler terhadap orang Yahudi.

Agama telah menjadi isu dan ranah yang paling seksi untuk dikapitalisasi. Sentimen agama dalam masyarakat yang masih primordial adalah cara paling ampuh untuk merebut wacana publik. Agama yang seharusnya meneduhkan dan mendamaikan, akhir-akhir ini telah dibajak oleh segelintir orang untuk kepentingan politik kekuasaan. Di tangan agamawan banal, tafsir dan interpretasi agama menjadi bias kebencian dan mendiskreditkan kelompok tertentu. Tafsir-tafsir yang bias ini diikuti oleh masyarakat di level bawah tanpa proses rasionalisasi. Kemudian, didistribusikan dan melesat menjadi wacana kebencian di media sosial mainstream. Kelompok yang tidak terima, balik melawan dengan menyebarkan wacana kebencian yang baru. Saling serang tanpa henti menjadi tak terelakkan. Lama kelamaan, skalanya semakin hegemonik dan pihak yang terlibat semakin bertambah banyak.

Di era revolusi informasi, media sosial memiliki peranan penting dalam membentuk wacana dan opini publik. Media sosial telah menjadi instrumen politik yang sangat ampuh untuk membentuk opini publik. Hal ini disadari benar oleh politisi yang sedang berkontestasi. Lihatlah misalnya bagaimana Donald Trump menyewa Cambridge Analytica untuk menganalisis data facebook warga Amerika. Upaya ini berhasil membentuk citra Trump sebagai kandidat ultranasionalis dan mengalahkan Hillary Clinton dalam pemilihan Presiden Amerika 2016.

Disamping manfaat yang diberikannya terhadap peradaban umat manusia, media sosial memiliki banyak lubang-lubang yang dapat dikomodifikasi oleh para penebar kebencian. Media sosial tidak memiliki kapabilitas yang memadai dalam memproteksi dan mensterilisasi ruang publik maya dari wacana kebencian. Media sosial tidak mungkin bisa diharapkan memutus mata rantai syair-syair kebencian ini. Kebencian tidak akan bisa di lawan dengan kebencian karena hal itu hanya akan mereproduksi kebencian baru yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang masif pula untuk membendung wacana kebencian ini di ruang publik dengan metode yang lebih elegan. Caranya adalah dengan rekonsiliasi melalui pencerdasan dan pembebasan publik melalui wacana kebaikan. Wacana kebencian dapat diruntuhkan dengan memproduksi wacana kebaikan sebanyak-banyaknya, baik dalam ruang publik virtual maupun ruang publik tradisional.

Segenap institusi politik yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas harus terlibat aktif dalam memproduksi politik kebaikan. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi dominasi wacana kebencian yang sudah terlanjur menghegemoni. Institusi non-negara dan masyarakat sipil juga harus berperan dalam menebarkan pesan-pesan kebajikan dalam wacana politik karena esensi dari politik itu sebenarnya adalah kebajikan (virtue). Rezim pengetahuan yang masih idealis pun harus ambil bagian dalam kampanye ini. Mereka tidak boleh berpangku tangan dan hanya menjadi menara gading. Mereka harus menjadi katalisator dalam menyuarakan narasi-narasi agung.

Apabila hal ini luput dari perhatian kita semua, maka bersiaplah menyambut penguasa yang bertakhta di atas altar kebencian. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here