Bangun Natuna, Pusat Harus Libatkan Kepri

0
447
BERKUNJUNG: Presiden RI Joko Widodo saat mengunjungi Natuna, tahun lalu. f-dok/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan, apabila pemerintah pusat mulai mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan Natuna sesuai keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), maka sebaiknya tetap melibatkan Kepri.

Untuk itu, Nurdin akan menyiapkan amunisi serta lobi-lobi ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pembangunan pulau terdepan itu serta pengelolaan potensi alam yang ada di Natuna dan kini menjadi primadona dunia.

Nurdin berkeyakinan besar, apabila nanti sebagian besar alokasi pembangunan dan anggaran pemerintah pusat difokuskan untuk Natuna, maka dia sendiri akan meminta pemerintah pusat lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Kepri.

”Kemarin pertemuan bersama presiden, apapun aktivitas di Pulau Natuna tersebut yang paling penting kantor pusatnya di Natuna serta berdayakan masyarakat Kepri, termasuk salah satunya masalah pengolahan gas,” tegas Nurdin, pekan lalu kepada Tanjungpinang Pos.

Nurdin berupaya meminta kepada Presiden, paling penting perkantoran itu wajib terpusat di Natuna. Nah, kalau masalah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya akan disiapkan sesuai peruntukannya.

”Makanya SDM kita siapkan. Ditambah saat ini SMA sudah menjadi tanggungjawab kita. Pelan-pelan mereka kita didik. Makanya saat ini saya sudah sering kerja sama dengan perguruan tinggi, misalnya kemarin Politeknik Batam,” bebernya.

Menyikapi persoalan pengelolaan gas Natuna yang masih belum sepenuhnya dialokasikan untuk masyarakat Kepri, Nurdin berjanji pelan-pelan mengikuti aturan yang berlaku di pusat dan daerah.

Seperti diketahui, usai mengunjungi Natuna tahun lalu, Presiden langsung memerintahkan sejumlah menteri untuk membangun Natuna.

Bahkan, ada lima pilar utama pembangunan yang harus dilakukan di Natuna baik itu pariwisata, perikanan, pelabuhan, keamanan dan lainnya. Termasuk listrik dan jaringan telepon.

Sebelumnya, melalui Ketua Komisi V DPR RI dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, gubernur meminta agar Presiden Jokowi merealisasikan permohonan pembangunan sekolah maritim atau sekolah pelayaran di Provinsi Kepri.

Alasan Nurdin, kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf internasional sangat mendesak seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepri.

”Kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak. Kepri tidak punya daratan untuk diolah. Kepri hanya punya laut. Jadi saya minta tolong agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan,” pinta Nurdin. (ais/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here