Bangunan Liar di Batu 8 Dibongkar

0
664
Digusur: Petugas satpol PP saat membongkar bangunan liar yang didirikan di lahan hutan mangrove beberapa waktu lalu. F-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Satpol PP Kota Tanjungpinang membongkar bangunan di lahan mangrove Batu 8 Atas Tanjungpinang, Rabu (4/10). Bangunan kayu milik Agus Riyanto ini menyalahi aturan dan didirikan di atas lahan bakau dekat jembatan Batu 8 Atas. Selain tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagunan yang sudah sempat dipasang atap itu mengancam keberadaan hutan bakau.

”Tidak boleh mendirikan bangunan di kawasan mangrove, harus dirobohkan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tanjungpinang, Efendi kepada Tanjungpinang Pos sambil mengawasi anggotanya membongkar bangunan kayu tersebut.

Saat pembongkaran berlangsung, Agus Riyanto tidak terlihat di lokasi. Kemudian, pembongkaran bangunan yang dilakukan belasan anggota Satpol PP menjadi perhatian pengendara melintasi di jalan tersebut. Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya sudah memasang segel PPNS. Hal itu untuk mencegah pemilik bangunan agar tidak lagi melakukan aktivitas pembangunan di lahan tersebut.

Dalam pemasangan segel PPNS, kata Efendi, pihaknya sudah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya. Mulai dari pihaknya memberikan teguran, larangan hingga peringatan kepada pemilik bangunan tersebut.

Tahapan ini juga tidak digubris, maka dilakukan pembongkaran paksa seperti yang dilakukan anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang. ”Kita sudah kasih waktu dua hingga tiga bulan. Karena waktu itu, kita pasang garis PPNS,” ucap dia.

Menurut Efendi, Satpol PP berupaya membongkar bangunan serapi dan sebaik mungkin. Karena Satpol PP membongkar bangunan secara manusiawi. Supaya bahan bangunan yang dibongkar bisa digunakan kembali oleh pemilik bangunan tersebut. ”Makanya kita turunkan satu orang tukang dan dibantu oleh anggota saya (Satpol PP, red) untuk melakukan pembongkaran,” terang dia.

Kesempatan ini, ia mengimbau kepada masyarakat hingga lurah dan camat untuk pro-aktif dengan adanya bangunan, yang dibangun di tempat tinggalnya. Apabila ada bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), masyarkat, lurah hingga camat untuk segera melaporkan ke Satpol PP.

”Supaya kita bisa menindak tegas pemilik bangunan tersebut. Karena secara umum kita tidak mampu mengawasi. Kita hanya bisa mengawasi di jalan protokol. Kita mohon untuk kerjasama masyarakat, pihak kelurahan dan kecamatan,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here