Banjir, Pemerintah Desak Bentuk Satgas Air

0
60
Salah satu jalan utama yang banjir saat turun hujan di Tanjungpinang, baru-baru ini. F-istimewa

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun diminta turun tangan dan serius untuk menangani banjir yang terjadi di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Warga Tanjungpinang semkain cemas bila turun hujan, terutama warga yang menjadi langganan banjir. Setiap tahun titik banjir terus bertambah.

Hal ini diungkapkan Direktur LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kepri, Kherjuli., kemarin.

”Gubernur dan Walikota Tanjungpinang harus fokus mengatasi banjir. Kasihan warga yang menjadi langganan banjir, hingga kini belum ada solusi yang diberikan dari pemerintah,” kata Kherjuli

Ia juga menyarankan agar Gubernur segera mengukuhkan kembali Satuan Tugas (Satgas) atau pun Dewan Sumber Daya Air, karena lebih dari tiga tahun terakhir ini fakum bahkan bubar.

”Ini sangat penting. Kami menyarankan, agar Gubernur intensif memperhatikan masalah penanganan banjir di Kota Tanjungpinang in, bahkan dipandang penting, membentuk dewan sumber daya air, yang sudah lama fakum,” saran dia.

Kherjuli menceritakan, pasca dibatalkannya payung hukum UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Sumber Daya Air dan kembali ke UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan, Pemerintah telah menerbitkan PP No 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan turunannya berupa Perpres No 10 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17/PART/M/2017 tahun 2017 sebagai pengganti payung hukum wadah Dewan Sumber Daya Air maupun Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai.

Saat ini, masalah pengusahaan Sumber Daya Air semakin komplek. Seiring bertambahnya penduduk, perubahan bentangan alam pada lahan, hutan dan sungai, tata ruang, kewenangan, tanggungjawab, kepentingan investasi, irigasi, pariwisata air, industri, dan kebutuhan air minum untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Belum lagi persoalan banjir dan kelangkaan air bersih disaat intensitas curah hujan rendah. Nyaris menghiasi topik di media sosial (medsos). Tidak saja di medsos, tetapi juga di media cetak dan online.

”Jangan saling tuding untuk mengatasi banjir,” ujarnya. Ia melihat terkesan saling tuding dan menyalahkan dalam hal mengatasi banjir.

”Kalau masih saling menyalahkan siapa yang bertanggungjawab mengatasi banjir di Tanjungpinang, seterusnya Tanjungpinang akan dikepung banjir,” ujarnya.

Untuk itu, dia menyarankan, Gubernur segera mengukuhkan kembali wadah tersebut. Sebagai wadah ini terkoordinasi lintas sektor, antar daerah dan lintas kepentingan, untuk menghasilkan rumusan dan kebijakan pengusahaan air di Kepri.

Dia menerangkan, wadah ini nantinya, sebagai salah satu ujung tombak penanganan masalah banjir di Ibukota ini. Menurut dia, ke depan kebijakan dan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan program serta aksi nyata dalan menyelesaikan persoalan dengan skala prioritas. Wadah ini bisa saling berkoordinasi untuk mencari solusi yang mensinergikan dengan semua pihak yang kepentingan terhadap air. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here