Banyak Aset Tak Bersertifikat

0
370
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menandatangani dokumen Ranperda saat paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Selasa (3/7). f-istimewa/humas pemprov kepri

Pengelolaan aset barang milik daerah Pemprov Kepri tidak tertib. Banyak aset daerah yang belum memiliki sertifikat baik itu berupa tanah dan gedung.

DOMPAK – INILAH yang menjadi catatan khusus DPRD Kepri yang disampaikan ke Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat Sidang Paripurna pengesahan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Perda, Selasa (2/7) di Gedung DPRD Kepri di Dompak.

Sebelum disahkan, Pansus DPRD Provinsi Kepri memberikan catatan khusus kepada Pemprov Kepri untuk segera diperbaiki.

Pertama adalah ketidaktertiban Pemprov Kepri dalam penatausahaan aset-aset milik daerah. Selain itu, dari segi administrasi, banyak aset milik Pemprov Kepri yang dalam pembuktian kepemilikan aset tidak ada. ”Pembuktian aset khususnya pada aset tanah dan bangunan banyak yang belum dilengkapi dengan sertifikat,” kata Ketua Pansus, Rudi Chua di ruang rapat paripurna.

Atas dasar itu, Pansus menyampaikan usulan perbaikan dalam pengelolaan barang milik daerah daerah dan pengamanan aset. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan dan inventarisasi ulang secara lengkap dan mutakhir.

”Data aset juga dibuat sebagai data final yang bersifat permanen. Sehingga apabila terjadi pergantian pejabat, yang bertanggungjawab atas data tersebut, tetap ada,” kata Rudi.

Selanjutnya, Pemprov diminta melakukan pemetaan aset tanah dan bangunan yang bermasalah karena tidak memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, Pemprov memiliki 113 aset tanah dan bangunan yang berasal dari 90 aset asal Pemprov Riau dan 23 aset yang sudah diserahkan, namun belum memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB).

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menambahkan bahwa persoalan terbesar dalam pengamanan barang milik daerah adalah sertifikat kepemilikan atas nama Pemprov Kepri.

Untuk mengatasi itu, Jumaga menyarankan agar segera melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional, kantor Wilayah Kepri. ”Saya juga meminta agar dibentuk tim inventarisasi dan sertifikasi aset tanah dan bangunan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga, pemanfaatan aset bernilai ekonomis dapat meningkatkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini,” tegas Jumaga.

Menanggapi ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan DPRD Kepri. ”Temuan ini akan kami tindaklanjuti. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penelusuran dokumen milik daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” janji Nurdin.

Hadir dalam rapat paripurna ini, Forum Komunikasi Pimpinan Milik Daerah Provinsi Kepri, kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

PDI Perjuangan katanya, pada dasarnya menyetujui Ranperda tersebut disahkan. Hanya saja katanya, ke depan Pemprov diminta harus melakukan pendataan dan mewajibkan membuat berita acara kepada pihak penyewa. Kemudian membuat kode akses aplikasi, melakukan penambahan sekuriti sistem, serta menempatkan pejabat yang dinilai objektif dan bertanggungjawab.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here