Banyak Kepsek Dilaporkan Pungli di PPDB

0
590
PPBD: Suasana PPBD di salah satu SMAN di Batam beberapa waktu lalu. f-tarmizi/tanjungpinang pos

BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad penomena adanya pungli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) muncul dari waktu ke waktu. Pemko Batam sendiri mengaku sudah melakukan upaya menghilangkan pungli. Pungli, menurutnya, akan menghilangkan daya saing sekolah di Batam. Karena itu, dirinya akan memanggil kepala sekolah yang disebut-sebut melakukan pungli.

Kekesalan itu disampaikan Amsakar saat mendapat laporan dugaan pungli, Senin (17/7) usai rapat paripurna. Menurutnya, semua kepala sekolah sudah ada komitmen bahwa PPDB harus tanpa pungli. Awalnya Amsakar bersikeras, jika Kepsek di Batam sudah komit, PPDB tanpa pungli. Saat diungkap laporan masyarakat dan SMS warga, Amsakar menyayangkan hal itu terjadi.

”Kita juga merasa, kalau pendidikan begini, sulit kita bicara daya saing,” katanya. Amsakar berjanji akan memanggil kepala sekolah yang disebut ada pungli di sekolah yang dipimpinnya. Di antaranya, SMP dan SD di Batamcenter, serta SD dan SMP di Tanjunguncang. ”Kita sudah perintahkan, tidak ada rupiah yang beredar. Kemarin saya sudah panggil semua,” cetusnya. Di sisi lain, diharapkan masyarakat juga berhati-hati. Sebelumnya diakui untuk PPDB ini, ada juga oknum yang menjual nama Amsakar. Karena itu, pihaknya sudah memanggil kepala sekolah dan SD dan SMP. Semua sudah berkomitmen.

”Makanya saya tidak yakin kalau kepala dekolah bermain. Instruksi kami jelas, tidak ada rupiah beredar. Saya yakin Kepsek SD-SMP, tidak bermain. Kalau ada, kelewatan. Kalau ada, bawa namanya ke saya,” cetusnya. Sementara, dirinya masih berpikir positif terhadap kepala sekolah. Polemik PPDB dengan isu uang, bisa karena calo.

”Bisa karena calo. Bisa ada pihak-pihak yang bermain. Ini muncul, bisa juga karena di satu sisi, memaksa masuk ke sekolah tertentu dan di sisi lain, mencari jalan lain untuk masuk,” imbuh Amsakar. Sementara, anggota DPRD Batam, Riky Indrakari mengatakan, persoalan PPDB ini muncul karena persoalannya tidak pernah diselesaikan secara konprehensif. Diingatkan, tidak semua calon siswa ditampung.

”Kan ada swasta. Pemerintah harus kerja sama dengan swasta. Swasta punya tanggungjawab membebaskan sekian persen anak tidak mampu. Khususnya swasta penerima dana BOS. Jangan dipaksa diterima di negeri semua,” imbuhnya. Kondisi ini juga yang dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan pungli saat PPDB. Riky memperlihatkan laporan warga terkait pungli PPDB. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here