Banyak Oknum yang Kecipratan

0
876
BEKAS TAMBANG: Salah satu bekas tambang bauksit di Desa Sekanah Lingga Utara ditinggalkan begitu saja. f-dok/tanjungpinang pos

Kejati Gandeng PPATK Bidik Dana Pascatambang

Tambang bauksit di Kepri sudah tutup sejak 1 Januari 2014 lalu. Kini, bekas galian tambang itu masih menganga dan tandus.

TANJUNGPINANG – SEPERTI sejumlah tempat di Tanjungpinang, pemandangan tidak lagi hijau. Di Senggarang dan Dompak misalnya. Jika, mata menoleh ke kiri dan kanan, yang terlihat tanah merah dan tandus. Panas serta berdebu saat musim kemarau.

Harusnya, bekas tambang itu ditanami ulang agar kembali hijau. Hanya saja, uang untuk pelestarian lingkungan bekas tambang itu masih disimpan di bank daerah. Hampir tiga tahun berlalu, belum juga dilakukan penghijauan. Jadinya, masyarakat yang dikorbankan. Bukan hanya menyisakan debu, sumber air pun jadi terbatas.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pun membidik aliran Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan (DJPL) atau dana pascatambang di Kepri tersebut. Adapun tambang-tambang bauksit di Kepri adalah di Bintan, Tanjungpinang, Lingga dan Karimun. Sedangkan Batam, Natuna dan Anambas bukan kawasan tambang bijih bauksit.

Untuk memastikan apakah aliran dana ini menyalahi aturan atau tidak, maka Kejati Kepri akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut aliran dana tersebut.
Dana pascatambang ini yang menjadi temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan Kejati Kepri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar mengatakan, proses penyelidikannya masih terus berlangsung dan dari sejumlah perusahaan tambang yang mereka periksa, dana tersebut disimpan di rekening QQ bupati dan wali kota di bank.

Dalam penyelidikan kasus ini, pihaknya kemungkinan besar akan menggandeng PPATK untuk mengusut dengan teliti aliran dana tersebut. ”Kita akan bekerja sama dengan PPATK tapi kasus ini terus kita selidiki,” katanya, Senin (25/9).

Wiwin menyebutkan, dari hasil pulbaket dan penyelidikan, ada sebagian perusahaan yang sudah membayar, sebagian tidak sama sekali dan ada juga yang membayar setengah.

Hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan di rekening QQ bupati dan wali kota di bank pemerintah daerah. ”Pihak intel dari Kejati masih menyelidiki dan pengumpulan barang bukti serta keterangan dari para saksi yakni para penambang,” tuturnya.

Ia optimis, kasus ini segera terungkap jika laporan dan analisis transaksi keuangan dari PPATK sudah didapat. Akan banyak pihak yang terjerat dalam aliran dana ratusan miliar yang diduga tidak sesuai peruntukannya itu.

Namun ia meminta agar pemerintah dan perusahaan pertambangan segera melakukan kegiatan reklamasi di lokasi pascatambang miliknya. Pasalnya, banyak lahan bekas tambang yang memakan korban. ”Bekas galian tambang itu kan cukup berbahaya. Sering tergenang menjadi kolam, dan kita takutnya menjadi tempat bermain anak-anak,” pungkasnya.

Saat ini, terdata di Dinas ESDM Kepri sebanyak 56 perusahaan yang sudah membayar dana pascatambang dan tersurvei oleh pemprov lewat bank daerah.

Perusahaan tersebut terdiri dari, 17 perusahaan di Kabupaten Bintan, 14 di Tanjungpinang, dan 13 perusahaan di Karimun. Sementara, di Kabupaten Lingga berjumlah 11 perusahaan dan Natuna 1 perusahaan. Dari jumlah perusahaan yang tercatat itu, hanya 6 perusahaan yang masih memiliki izin aktif untuk menambang.(RAYMON)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here