Banyak Tower Ilegal, Pemko Cuma Layangkan Surat

0
797
TOWER DISEGEL: Tower ilegal saat disegel tim terpadu dari Pemko Tanjungpinang. f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Sudah banyak tower yang disegel Satpol PP Kota Tanjungpinang. Di antaranyatower bersama di atas ruko Fresh Beer Jalan Ir Sutami, Suka Berenang, Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari, Tower bersama di Jalan DI Panjaitan, kilometer Sembilan dan belakang Aston Hotel di Kecamatan Tanjungpinang Timur, masih kokoh berdiri tegak.

Ketiga tower itu sudah disegel Satpol PP Tanjungpinang dengan memasang garis PPNS Line, Rabu (29/3).  Kepala Dinas PM dan PTSP Kota Tanjungpinang, Hamalis, juga heran kenapa tim terpadu belum juga merobohkan tower tak berizin tersebut.

”Ada 86 tower yang dibangun di Ibu Kota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang. Separuhnya itu (tower, red) tidak memiliki izin,” kata Hamalis.

Kata Hamalis, pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada pendiri tower tersebut. Surat teguran pertama ada juga surat teguran kedua kali dari PM dan PTSP Kota Tanjungpinang. Isi suratnya, agar pemilik mengurus izin mendirikan bangunan.

Kalau surat teguran masih diabaikan begitu saja, petugas PM dan PTSP kembali melayangkan surat teguran hingga surat tiga kali ke pendiri tower. Setelah menerima surat tiga kali, mereka baru mengurus izin, maka Dinas PM dan PTSP Kota Tanjungpinang memberikan toleransi atau keringanan untuk tidak memberikan sanksi tegas, seperti penyegelan tower tersebut.

Tim yang melakukan penyegelan tower ilegal tersebut adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang. Sebelum dilakukan eksekusi, pemilik tower disuruh melakukan pembongkaran tower yang sudah berdiri tegap tersebut.

Apabila tidak juga dilakukan, baru Satpol PP akan melakukan eksekusi pembongkaran tower ilegal tersebut. Tapi, permasalahan sekarang Pemko Tanjungpinang tidak memiliki alat berat seperti kren serta tenaga teknisi untuk melakukan pembongkaran tower ilegal tersebut.

”Kendala kita selama ini, seperti itu,” terangnya.

Disamping itu, Dinas PM dan PTSP telah melayangkan surat teguran, imbauan dan informasi kepada operator telekomunikasi yang berada di Jakarta. Seperti operator XL, Telkomsel dan Indosat, seperti IM3, hingga Axis. Tujuannya agar para operator telekomunikasi yang memiliki cabang di Tanjungpinang tidak menggunakan jasa tower ilegal di Tanjungpinang.

Hamalis menyarankan baiknya operator telekomunikasi tersebut harus tahu terlebih dahulu status pembangunan tower tersebut. Apakah tower tersebut telah mengantongi izin atau tidak. Kalau tidak, jangan menggunakan jasa tower tersebut.

Untuk mengawasi towel ilegal, tidak lepas peran dari masyarakat serta perangkat RT/RW, lurah hingga camat di daerah, yang bakal dibangun tower tersebut. Kalau tidak ada izin, masyarakat serta perangkat RT/RW langsung menyetop pembangunan pendiri tower tersebut.

”Atau lapor ke kita. Sehingga kita bisa langsung menghentikan pembangunan tersebut,” tegas dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here