Banyak Tunggakan Pajak Tak Tertagih

0
198
PETUGAS dari ATB saat memeriksa pengolahan air bersih di Waduk Mukakuning Batam, belum lama ini. f-istimewa

DOMPAK – Situasi dan kondisi Pemprov Kepri sedang harap-harap cemas (H2C) lantaran belum adanya kepastian berapa tunda salur yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2018 ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengakui pihaknya sedang menunggu kabar baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkau).

”Kepastian dari Kemenkeu tentang transfer dana tunda salur 2017 sudah ada. Namun berapa besarannya, kita masih menunggu penjelasan lewat Permenkeu dalam waktu dekat ini,” ujar TS. Arif Fadillah.

Sementara DPRD Provinsi secara tegas meminta agar Pemprov Kepri berinovasi, melakukan jemput bola terhadap potensi-potensi yang dapat memberikan efek positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi maritim, perikanan serta sektor perdagangan, terutama masalah tunggakan pajak PT Adya Tirta Batam (ATB) harus ada kejelasan.

Hal itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi defisit anggaran. ATB masih menunggak pajak air permukaan sebesar Rp23 miliar.

”Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemprov Kepri untuk menagih kepada PT ATB dan melakukan proses pembayaran hutang pajak air permukaan,” ujar Sahmadin Sinaga, anggota Komisi III DPRD Kepri.

Hal tersebut merupakan komitmen terhadap pelaksanaan Pergub No.27 tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).

Fraksi Hanura Plus juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk meninjau ulang kembali semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov Kepri sebagai bentuk teguran dan atau sanksi kepada PT ATB Batam.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kepri telah membentuk tim penyelesaian yang melibatkan unsur DPRD, BP Batam, dan PT ATB. Nantinya, tim ini akan melakukan mediasi dengan PT ATB. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here