Banyak Usulan Pembahasan APBDP Tertunda

0
258
PARIPURNA: Anggota DPRD Kepri saat mengikuti paripurna, belum lama ini. Pekan depan, dewan akan mulai membahas APBDP 2017. f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemprov Kepri 2017 belum tahu kapan akan dimulai. Salah satu penyebab keterlambatan pembahasan itu akibat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini.

Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri harus dibahas dulu beberapa waktu lalu. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga pra pembahasan APBDP. ”Meski demikian, kami menargetkan, akhir September ini selesai,” ujar Naharuddin, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Rabu (6/9).

Rencananya, Selasa (12/9) pekan depan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan membacakan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD tahun 2017 bersama DPRD. Selanjutnya pada Kamis (14/9) dilanjukan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota keuangan dan ranperda perubahan APBD 2017.

Pembahasan ini bakal berjalan alot sampai akhir September mendatang. Baru dilakukan sinkronisasi hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemprov dengan DPRD. Naharuddin melanjutkan, khusus pembahasan APBD Perubahan ini, Pemerintah selain dituntut untuk menghitung dan memasukkan sisa anggaran untuk membayar tunjangan sertifikasi guru yang setelah dihitung-hitung berkisar Rp 15 miliar.

Demikian juga tunjangan lain yang pada APBD Murni 2017 lalu, belum dianggarkan. Hingga harus terpaksa dianggarkan di APBD Perubahan 2017 dengan melaksanakan rasionalisasi dana dari sektor kegiatan belanja langsung APBD. Belum lagi, alokasi anggaran untuk tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri yang masih harus dicari sekitar Rp 23 miliar.

Anggaran tersebut merupakan total keseluruhan tunjangan menyesuaikan dengan disahkannya rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri saat ini. ”Banyak usulan, jadi kami harus prioritaskan, sehingga masih dilakukan pembahasan saat ini,” beber Naharuddin. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here