Bapenda Kejar PBB Ekslahan Tambang

0
129
WAKIL Bupati Lingga M Nizar (kiri) menyerahkan anugerah pembayaran pajak rumah makan terbaik kepada wajib pajak. f-istimewa
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga targetkan pendapatan retribusi, dari sektor pajak tahun 2019 sebesar Rp27 miliar. Untuk mencapai target ini, Bapenda Lingga akan mengejar sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari lahan eks perusahaan tambang yang pernah beroperasi di Lingga.

LINGGA – ”Sejauh ini, kami telah mendata 36 persusahaan tambang yang pernah beraktivitas di Lingga. Potensi pendapatan dari sektor ini, yang tertunggak diperkirakan mencapai Rp3,2 miliar,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Lingga, Muzamil Ismail kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (20/13).

Dijelaskan, besaran nilai Rp3,5 miliar PBB yang tertunggak ini diperoleh dari luas lahan yang 35,2 hektar lahan yang dikuasai perusahaan tambang.

Diperkirakan potensi PBB yang bisa dimaksimalkan akan bertambah jika perusahaan tambang lain yang beroperasi di Kecamatan Senayang telah terdata.

”Pendataan lahan milik eks tambang ini, masih di Pulau Singkep dan sebagian Pulau Lingga. Untuk perusahaan tambang di Senayang akan menjadi target pendataan selanjutnya,” jelas Muzamil.

Namun, dari 36 perusahaan tambang, kata Muzamil baru satu perusahaan pertambangan yang memberikan konfirmasi atas tunggakan PBB. Sedangkan, 35 perusahaan lain belum memberikan konfirmasi.

”Kami masih menunggu itukan baik perusahaan-perusahaan tambang yang belum memberikan konfirmasi. Bila tidak juga kami akan surati kedua dan ketiga. Selanjutnya akan meminta bantuan Satpol PP, untuk memasang spanduk ditanah yang dikuasai pengusaha dengan tulisan menunggak PBB,” jelas Muzamil.

Untuk merealisasikan pendapatan PBB lahan eks tambang, Tahun 2019 mendatang Bapenda akan membentuk bidang khusus PBB sendiri. Dengan begitu diharapkan, dapat memaksakan pendapatan dari PBB.

”Ke depannya saya berharap kepada pengusaha yang ingin berinvestasi di Lingga, terlebih dahulu mengurus PBB. Dengan begitu kalau suatu saat perusahaan tidak beroperasi tidak menjadi penunggak pajak,” imbuhnya. (TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here