Barang Tak Bisa Dikeluarkan

0
1088
Pelabuhan Batuampar, Batam menjadi pelabuhan kargo terbesar di Kepri untuk kegiatan ekspor impor. f-dokumen/tanjungpinang pos

MBS.PL BaTAM yg begelar Pl Gudang itu sejak dikembangkan Bpk Habibie setahap demi setahap telah maju terutama dlm Biro Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Laut dan Udara Hang Nadin. Dlm segi income pemasukan pajak import eksport (ekonomi) barang2 dan jasa bongkar muat, kita boleh belajar ke negara Singapura yg kuat ekonominya.

Dia buat jelas aturan/peraturan bea masuk impor/ekspor yg diterapkan kpd konsumen yg dtg ke ngr Singa itu. Kita pemerintah pusat sq daerah (menperidag, pajak, dirjen Bea Cukai,dll) masih rancu aturan/peraturannya. Seperti pemasukkan kendaraan roda empat/dua bebas selama ini bea masuk. Akibatnya Batam jadi gudang besi tua dan kendaraan layak pakai tidak bisa dibawa keluar Batam. Termasuk bea barang2 lain tak akurat data dan aturannya seperti biro jasa pelabuhan. Supaya tbh maju kasih murah/mudah segala pungutan/aturan dari Singapura, Insya Allah makin ramailah Btm.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Menteri Keuangan telah membantu kita mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 229 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor. PMK ini memperkuat industri di Batam karena ada pemotongan pajak 10 persen.

PMK itu sendiri terkait langsung dengan BP Batam, sebagai pengelola kawasan dan pelabuhan bebas di Batam. PMK ini mengatur kemudahan dan insentif untuk produk industri Batam agar bisa masuk ke daerah lain di Indonesia. PMK ini menjadikan Batam lebih kompetitif.

Kalangan pengusaha menilai, PMK ini menguntungkan Batam karena adanya pemotongan pajak hingga 10 persen. Para agar pengusaha di Batam agar ikut proaktif mendorong penerapan Peraturan Kementerian Keuangan No.229.

Aktifnya pengusaha menunjukkan jika pengusaha membutuhkan pembebasan pajak saat membawa barang dari daerah non kepabeanan atau Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam, ke daerah pabenanan di Indonesia.

Harus inisiatif, pengusaha. Memang BP di pelabuhan, tapi yang terkait langsung dengan pemeriksaan barang di Bea Cukai. Ini penting bagi pengusaha untuk proaktif terkait penerapan PMK itu, karena kebutuhan untuk mengirim barang ke dalam negeri atau mengirim ke daerah kepabeanan, adalah pengusaha.

Sebelumnya, Menkeu menerbitkan PMK tentang tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan penjanjian atau kesepatan internasional. Aturan ini merupakan dasar diberlakukannya FTA yang selama ini diharapkan oleh para pengusaha di Batam. Dimana, jika selama ini barang-barang produk Batam yang akan dikirim ke daerah lain di Indonesia dikenakan pajak sebesar 22,5 persen.

Jika dikirim melalui negara ASEAN, hanya dikenakan 12,5 persen. Sehingga banyak perusahaan di Batam yang mengirim produknya ke Singapura dulu sebelum ke Jakarta untuk menghindari pembayaran bea masuk sebesar 10 persen.

Jika investor membuka pabrik di Batam dan mengirim barang ke Jakarta, pajak yang harus dibayar, menjadi 22,5 persen. Dengan PMK ini, hanya bayar 10 persen.

Sekarang barang yang diproduksi di Batam bisa langsung dikirim tanpa melalui negara tetangga, dan biaya pengiriman bisa lebih murah. (mbb)

Lukita Dinarsyah Tuwo
Kepala Badan Pengusahaan Batam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here