Baru Tiga OPD Lelang Proyek

0
530
PROYEK PELANTAR: Pelantar I Tanjungpinang salah satu proyek Pemprov Kepri yang akan dibangun tahun ini. f-raymon/tanjungpinang pos

Kinerja Bawahan Lambat, Gubernur Marah saat Rapat

Kinerja dianggap lamban, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun marah kepada bawahannya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah turut kena kena getahnya.

Dompak – KEMARAHAN gubernur saat rapat, Senin (6/3) setelah mengetahui baru tiga OPD yang melelang kegiatan/proyek 2017 yang ada di masing-masing OPD.

Tiga OPD yang sudah melelang kegiatannya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi.

”Yang lain kemana? Apa hanya tiga ini saja,” kata gubernur dengan suara meninggi saat rapat itu.

Sekdaprov Kepri Arif Fadillah juga dianggap orang pertama yang bertanggungjawab karena ulah bawahannya itu yang belum melelang proyeknya.

”Sekda itu kan ketuanya. Chief office,” tambah Nurdin seperti diceritakan Arif, kemarin.

Para kepala OPD yang belum melelang kegiatannya itu sebagian beralasan sedang tahap administrasi. Harusnya itu cepat dikerjakan mengingat SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), SK PA (Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sudah diteken.

Para kepala OPD geleng-geleng kepala. Mereka tak menyangka lelang proyek itu bahkan akan menjadi perhatian gubernur.

Selama ini, lelang proyek itu cukup sampai di Sekda atau asisten saja. Kali ini, gubernur ingin memastikan proyek yang akan dikerjakan sudah sejauh mana progresnya.

Gubernur pun meminta agar setiap kepala OPD menyiapkan laporan progresnya per minggu. Ia tidak ingin uang yang dialokasikan untuk OPD justru tidak diserap maksimal dan memperbesar Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Arif menegaskan, gubernur ingin APBD 2017 dijalankan secepatnya agar bisa menjadi stimulus perekonomian. Pasar dan masyarakat sangat mengharapkan APBD terserap di tengah-tengah masyarakat.

Meski pengesahan APBD sedikit terlambat, kata dia, namun pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi bagaimana agar serapannya bisa cepat. Salah satunya dengan mempercepat penyerahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) termasuk mempercepat SK PA, KPA, PPK, PPTK dan bendahara.

Karena itu, sebelum awal April, diharapkan semua OPD sudah melelang kegiatannya. Jika tidak bisa semua sekaligus, minimal sudah ada yang dilelang. Kerja harus dikebut.

”Jangan pula gubernur lari, kita malah melambat. Ikuti iramanya. Kerja cepat, kerja keras,” tegasnya.

Kini, Sekda, Kepala Bappeda, Kabiro Pembangunan termasuk Misbardi Kabiro Biro Administrasi Layanan Pengadaan Provinsi Kepri untuk mempercepat lelang proyek ini.

”Gubernur agak marah saat rapat tadi. Makanya, ini jadi tugas utama kami,” kata Arif.

Usai menjadi inspektur upacara di SMAN 1 Tanjungpinang, gubernur langsung buru-buru ke Dompak untuk melakukan rapat terbatas dengan kepala OPD.

Dalam rapat ini gubernur didampingi Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah dan Asisten I Raja Ariza, asisten II Syamsul Bahrum dan asisten III Muhammad Hasbi.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, rapat ini adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan yang dilakukan oleh seluruh OPD dalam menjalankan kegiatan tahun 2017.

Selanjutnya gubernur meminta agar masing-masing OPD bisa menjalankan pekerjaan tahun 2017 dengan baik, karena hal itu bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

”Manfaatkan dengan maksimal anggaran yang ada. Jangan hiraukan masalah defisit, mari kita alihkan dengan mencari prioritas kerja, mana yang penting mana yang belum agar dapat dirinci lebih baik,” papar Nurdin.

Sekretaris Daerah Kepri TS Arif Fadillah juga meminta Agar setiap OPD menggesa pekerjaan yang ada di tahun 2017. Dengan harapan penyerapan anggaran nantinya bisa dimaksimalkan pada akhir tahun.

”Saat ini kita dikejar waktu, jangan sampai terlena, semua kembali ke ODP masing-masing agar dapat menggerakkan elemen-elemennya nya untuk dapat bekerja dengan cepat dan tanggap. Selain rutinitas, silahkan berikan inovasi yang akan dilakukan,” pinta Arif.

Nurdin juga mengajak seluruh OPD untuk merapatkan barisan dan saling berkoordinasi dalam bekerja, antara OPD yang satu dengan lainnya, serta di internal OPD itu sendiri.
Sebagaimana diketahui, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017 diserahkan gubernur 17 Februari 2017 lalu.

Saat itu, gubernur meminta kepala OPD mulai dapat melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk program/kegiatan yang tercantum dalam DPA.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, Arif Fadillah mengatakan, total APBD Provinsi Kepri 2017 sekitar Rp 3.360.898.191.265 dengan rincian struktur sebagai berikut : pendapatan Rp 3.201.558.825.999, belanja Rp 3.360.898.191.265 tang terbagi ke dalam 2.104 kegiatan dan 188 program yang akan dijalankan oleh seluruh OPD. Pembiayaan Rp 159.339.365.266.

Gubernur mengingatkan, APBD 2017 merupakan manifestasi dari tanggungjawab dan kesungguhan pemprov dalam melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan, dan berorientasi pada hasil (outcome).(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here