Batam Belum Memiliki Perda RTRW

0
172
KETUA DPRD Batam Nuryanto mengatakan Pemko Batam harus bersama DPRD membahas Ranperda RTRW yang saat ini belum dibahas karena beberapa kali diundang, pihak Pemko yang mewakili walikota tidak hadir. Sehingga sampai saat ini Batam belum memiliki Perda RTRW. f-istimewa/batam pos
Rancangan Peraturan Daerah tentag RTRW Batam belum kunjung selesai. Pembahasan belum berjalan antara Pemko dan DPRD Batam. Namun diakui sudah dijadwalkan untuk pembahasan antara Pemko dan DPRD Batam.

BATAM – Dalam pembahasan awal nanti, DPRD akan meminta agar pembahasan dilakukan melalui Pansus. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

”Perlu koordinasi baik antara DPRD dan Pemko Batam. Karena Wan darussalam dari Bappeda Batam diundang tak datang. Saran saya, tetap dibuatkan Pansus. Karena dari 2014-2019 banyak perubahan. Supaya lebih transparan. Apalagi ini sudah terlalu lama tanpa RTRW. Karena RTRW yang lama sampai 2014,” kata Nuryanto.

2008 sebenarnya sudah ada Perda Tata Ruang namun belum berlaku karena menunggu sinkronisasi. Karena menunggu sinkronisasi dengan RTRW Kepri.

”Jadi agar kiranya, mengkaji di Baperda dulu. Apakah dibuat Pansus, tapi harapan kita agar lebih transparan dan konprehensif, lewat Baperda. Selesaikan RTRW Dulu Baru RDTR di 2019,” ujar politisi PDIP itu.

Pemko Batam, jelasnya, sudah menyampaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Batam selesai tahun 2018 ini. Setelah itu, baru pihaknya melakukan pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR). Sehingga untuk saat ini, pihaknya fokus dulu pada RTRW Batam. Diperkirakan RDTR baru dibahas tahun 2019.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar mengungkapkan di Batam, RTRW menjadi acuan mereka dalam menyusun RDTR. Sehingga pihaknya menunggu selesai dulu pembahasan RTRW. ”Kalau sudah RTRW tahun ini, tahun depan kita targetkan RDTR,” katanya.

Disebutkan, setelah RTRW selesai, mereka akan segera menyusun RDTR di Cipta Karya untuk satu Pulau Batam. Mereka melakukan menyusun RDTR dengan Badan Informasi Geososial. ”Tapi tetap, berangkatnya dari RTRW,” jelasnya.

Pihaknya menargetkan, RDTR bisa diselesaikan dalam satu tahun. Di mana, daerah lain diakui menghabiskan waktu lebih lama dalam menyusun RDTR. Pengalaman daerah lain, nyusun RDTR, dua sampai tiga tahun.

”Tapi kami akan coba tidak sampai dua tahun. Tahun 2019 kami siapkan bahannya. Akhir 2019 kami masukkan ke DPRD, 2020 kita sahkan jadi perda, dalam RPJMD 2021,” harap Suhar mengakhiri.

Sebelumnya, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengaku sudah menerima Ranperda RTRW Batam. Pembahasan RTRW direncanakan sudah dilakukan pada triwulan pertama tahun ini. Pihaknya bersyukur karena Ranperda RTRW sudah disiapkan Pemko, setelah menunggu sekitar 7 tahun.

”Provinsi tahun lalu sudah, kita baru terima akhir 2017 dari Pemko. Saya bilang, lambat Pemko,” bebernya.

Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, materi Ranperda RTRW Batam sudah mengikuti RTRW Provinsi. Hanya saja, untuk Batam lebih detail dibanding RTRW Provinsi. ”Sudah pas. Sudah sesuai dengan RTRW Provinsi. Yang kurang soal hutan.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here