Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun WTP

0
632
BPK & Kada: BPK dan Kada serta Ketua DPRD se-Kepri foto bersama. f-istimewa

BATAM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri, mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2016 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri.

Empat kabupaten/kota mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tiga lainnya wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurut ketua BPK Provinsi Kepri Joko Agus Setiono, Senin (5/6), pihaknya sudah melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dengan enam ententitas. Dari penilaian yang dilakukan, Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun dinyatakan WTP.

”Atas Natuna, Anambas dan Lingga 2016, BPK memberikan wajar dengan pengecualian,” ungkapnya. Selain hal yang dikecualikan, (Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun), disebutkan sudah menyerahkan standar.

”Atas laporan BPK ada permasalahan terhadap laporan keuangan. Itu dimuat dalam buku dua. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan juga,” bebernya.

Joko memberikan catatan pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima partai politik. Hasil pemeriksaan BPK, dari 68 DPD dan DPC di Kepri yang bersumber dari APBD, hanya 60 yang menyerahkan laporan untuk diaudit BPK.

Agus membeberkan persoalan laporan keuangan parpol secara umum. Dimana, dari bantuan sebanyak Rp6,8 miliar, masih ditemukan ada permasalahan yang tidak sesuai ketentuan, untuk penggunaan dana Rp1,47 miliar. ”Selain itu, ada permasalahan bukti kwitansi yang tidak lengkap untuk dana yang digunakan Rp4,82 miliar,” bebernya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here