Batam Dapat Keistimewaan Lagi

0
1040
KEPULAUAN : Wilayah Batam terdiri dari banyak pulau. Sehingga harus disambung dengan jembatan seperti Jembatan Barelang. f-dokumen/tanjungpinang pos

Jika tak ada halangan, pekan ini Batam akan dapat keistimewaan lagi dari pemerintah pusat. Akan ada kebijakan baru dari pusat untuk memperbaiki ekonomi Batam.

BATAM – MENTERI Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) RI Darmin Nasution menjanjikan akan ada lagi kebijakan khusus buat Batam. Wali Kota Batam, HM Rudi mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Dewan Kawasan (DK) yang diketuai Darmin Nasution, akan mengeluarkan kebijakan terkait Batam.

Kebijakan itu dijanjikan disampaikan September 2017. Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan dimaksud terkait dengan kawasan free trade zone (FTZ). Hanya saja tidak disebutkan lebih spesifik kebijakan yang dimaksud.

”Pak Menko Perekonomian menjanjikan, September minggu ketiga akan ada perubahan. Berarti minggu ini akan ada perubahan,” kata Rudi di hadapan para pelaku usaha kepariwisataan di Batam, Selasa (26/9).

Selain itu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto, juga menjanjikan akan segera menyerahkan Pasar Induk Jodoh minggu ini.  ”Saya kejar Pasar Induk. Kalau jadi diserahkan minggu ini, nanti akan saya pindahkan pedagang yang ada di Tos 3000. Jadi Pak Andi, serahkan saja. Bilang ke Pak Hatanto,” kata Rudi sembari memandang ke arah Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andi Antono.

Disebutkan Rudi, penyerahan aset BP ke Pemko sudah sering diberitakan. Namun, sampai saat ini belum diserahkan. Sementara, penyerahan aset bukan hal yang sulit.

”Kalau BP mau menyerahkan, tanda tangan saja. Pak Hatanto janjikan akan diserahkan. TPA Punggur, kantor Wali Kota juga. Masa Pemko numpang ke BP,” sambungnya pada pembukaan rakor Kepariwisataan Batam itu.

Pada kesempatan pembukaan itu, Rudi banyak menyentil BP Batam. Hanya saja dia enggan disebut menyentil BP. Menurutnya, ia hanya mengungkapkan kondisi yang sebenarnya.

”Sama dengan flyover. Itu bukan milik BP. Itu milik pemerintah pusat. Kalau tak saya izinkan, tak bisa dibangun juga. Saya sudah ketemu Menkoekuin. Saya bilang, jangan diserahkan ke BP. Kalau ke BP, nanti dijual,” cetusnya.

Rudi meminta agar persoalan di Batam tidak dicari siapa yang salah. Menurutnya, yang harus dilakukan, melakukan pembenahan ke depan.

”Tidak usah cari siapa yang salah. Ini bilang, salah Pak Mus (Mustofa/mantan Kepala BP). Bukan itu. Saya sampaikan, kita buka untuk di-clear-kan. Saya sampaikan ke Pak Hatanto, tidak usah lihat ke belakang. Kita jalan ke depan saja,” ajaknya.

Pernyataan Rudi itu terkesan merespon pernyataan Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Purba Robert M. Sianipar sebelumnya. Dimana Robert mengatakan, flyover merupakan aset pemerintah pusat. Hanya saja, pengelolaanya akan diserahkan kepada BP Batam.

”Kita wellcome kalau Pemko Batam menganggarkan untuk membangun taman. Tapi terkait aset nanti begitu sudah jadi akan diserahkan ke BP Batam,” jelasnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here