Batam Seret Semua Daerah

0
962
BANGUN KAPAL: Sejumlah karyawan sedang bekerja membangun kapal di PT BBS Telagapunggur Batam. Saat ini, industri galangan kapal sedang lesu di Batam yang berdampak ke pertumbuhan ekonomi Kepri. f-abas/tanjungpinang pos

Sumbang 71 %, Laluan Ekonomi Kepri Diubah

Arah pengembangan ekonomi Kepri harus berubah haluan. Batam tidak bisa lagi satu-satunya penopang ekonomi jika tidak ingin mengalami kejadian serupa seperti saat ini.

TANJUNGPINANG – SAAT ini, Batam penyumbang 71 persen ekonomi Kepri. Sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya hanya menyumbang 29 persen saja. Karena itu, jika ekonomi Batam terseok-seok, otomatis pertumbuhan ekonomi Kepri terjun bebas. Tidak ada daerah lain yang mampu menjadi penopang ekonomi di saat Batam sedang runtuh.

Data yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menyebutkan, sekalipun pertumbuhan ekonomi daerah lain tidak terganggu, namun perannya tidak besar untuk mengangkat angka pertumbuhan ekonomi Kepri. ”Karena ekonomi Kepri itu 71 persen disumbang Batam. Kalau ekonomi Batam sakit, maka sakit lah ekonomi Kepri,” ujar Panusunan Siregar, Kepala BPS Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Panusunan saat menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan daerah Tahun 2017 di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (28/8) yang digelar Kanwil Dirjen Perbendahaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Kepri. Sehingga, ia mendukung langkah Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang ingin mengubah arah kebijakan pengembangan ekonomi Kepri dengan menguatkan ekonomi kabupaten/kota lainnya di Kepri.

Gubernur ingin semua kabupaten/kota memiliki kekuatan ekonomi baru agar bisa mengimbangi ekonomi Batam. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tak hanya terpusat di Batam. Meski demikian, bukan berarti Batam tidak dapat perhatian dari provinsi. Panusunan mengatakan, yang membuat ekonomi Batam anjlok adalah tiga sektor utama yang selama ini menjadi penopang yakni sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian.

Tiga sektor ini menyumbang 68,68 persen. Tiga-tiganya turun. Seperti sektor industri pengolahan turun 0,44 persen (peran 36,62 persen). Sektor konstruksi turun 0,06 persen (peran 17,7 persen) dan sektor pertambangan/penggalian turun 4,32 persen (peran 14,36) persen. Hal inilah yang membuat ekonomi Batam makin jauh anjloknya. Sehingga menyeret angka terendah pertumbuhan ekonomi Kepri sepanjang sejarah provinsi ini berdiri.

Ekonomi Kepri tumbuh 2,02 persen di Triwulan I tahun 2017 menjadi 1,52 persen di Triwulan II. Provinsi Kepri berada di posisi 33 se-Indonesia. Di bawahnya posisi 34 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk mengobati Batam, maka pemerintah harus memberi banyak kemudahan termasuk mempermudah perizinan dan hal lainnya yang bisa membuat investor dan calon investor nyaman.

Baca Juga :  Telkomsel Berdayakan Masyarakat Melalui “Baktiku Negeriku”

Selain mempertahankan ekonomi Batam, maka kekuatan ekonomi daerah lainnya harus diperkuat agar ke depan bisa berimbang. Sehingga, ke depan semua daerah bisa menjadi penopang ekonomi Kepri. Industri pengolahan di Batam, ujar Panusunan, jangan sampai kolaps. Ini akan memperlebar krisis ekonomi Batam. Karena itu, sektor tersebut harus benar-benar diperhatikan.

Sektor konstruksi, kata dia, juga tidak membantu mendongkrak ekonomi Kepri di Semester I tahun ini. Apalagi, banyak proyek fisik pemerintah belum dibangun. Ia mengakui, APBD dan APBN bukan segala-galanya untuk membangun ekonomi Kepri. Meski demikian, tetap bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi meski persentasenya tidak begitu besar. Serapan APBD/APBN harus tinggi di awal tahun supaya bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Karena itulah Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo selalu berusaha mengesahkan UU APBN di akhir tahun. Tujuannya agar anggaran pemerintah bisa diserap di awal tahun. Jangan seperti selama ini, serapan APBD tidak menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Triwulan I dan II.

Untuk itu, kepada para wakil rakyat di Kepri, ia berharap pengesahan Perda APBD dilakukan di akhir tahun supaya di awal tahun berjalan, anggaran sudah bisa diserap. ”Konsumsi belanja pemerintah tidak terlalu besar. Begitu juga konsumsi APBD tidak segala-galanya. Tapi, bisa jadi peransang pertumbuhan ekonomi terutama di awal tahun. Itulah sebabnya DIPA diserahkan lebih cepat,” bebernya.

Yang dikhawatirkannya saat ini, selain tiga sektor utama di Batam yang sedang anjlok, ekonomi Kepri akan kembali ke titik terendah apabila konsumsi rumah tangga menurun lagi.

Heru Gelar Rakor
Kakanwil Dirjend Perbendaharaan Keuangan Negara Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya tidak mau hanya menyalurkan anggaran ke satker dan pemerintah daerah tanpa melihat manfaat uang yang diberikan ke masyarakat. Karena itu, mereka menggelar rapat tersebut yang mengundang banyak pihak. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi hingga serapan anggaran kecil. Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah saat membuka acara itu mengatakan, di provinsi, mereka terus menggesa kepala OPD untuk bekerja keras menyerap anggaran yang ada.

Baca Juga :  Batam-Johor Kerja Sama Promosi Pariwisata

Memang, kata Arif, kendala yang dihadapi di lapangan bukan saja karena pejabatnya yang lambat bekerja, namun ada persoalan teknis lain. Misalnya, perubahan nomenklatur dan petunjuk teknis dari pusat. Meski demikian, dalam bekerja bukan mencari alasan. Ia tetap berkeras bahwa anggaran yang ada harus bisa direalisasikan dalam waktu 4 bulan yang tersisa ini.

Sebelumnya Arif juga mengatakan, salah satu isu hangat di Kepri saat ini adalah pengembangan ekonomi Kepri di seluruh kabupaten/kota secara merata agar tidak bertumpu di Batam saja. Karena itu, banyak sektor yang dikebut seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemaritiman, pariwisata hingga pertanian.

Heru Pudyo menambahkan, persoalan lain yang mereka temukan kenapa serapan APBD dan APBN lambat dikarenakan lambatnya mengangkat PPTK, PPK hingga bendahara kegiatan. Berdasarkan analisa mereka, APBN selurh sakter dan dana transfer pusat ke daerah dengan total sekitar Rp 15 triliun di Kepri 2017 ini harusnya bisa menyumbang 9 persen PDRB Kepri. Namun, karena serapan rendah di awal tahun sampai pertengahan, anggaran pemerintah itu tidak bisa membantu menahan anjloknya pertumbuhan ekonomi Kepri.

6 Bulan, Serapan Rp 2,3 Triliun
Sampai dengan akhir semester 1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mengalami tantangan berat. Sesuai data BPS, ekonomi Kepri Triwulan II 2017 (Q To Q) hanya tumbuh sebesar 1,16 Persen atau hanya setara 1,52 (C to C), turun jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2016 sebesar 4,69 % dan pada tahun 2015 sebesar 7,08%. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01% pada semester I 2017.

Di tengah kondisi lesunya sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri tersebut, perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk membantu menggairahkan kembali ekonomi Kepri. Sektor belanja pemerintah (pemerintah) diharapkan bisa menjadi stimulus yang optimal bagi perekonomian. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L (pemerintah pusat) di Provinsi Kepri sampai akhir semester I Tahun 2017 hanya 3 atau setara Rp 2,367 triliun dari pagu Anggaran (DIPA) sebesar Rp 7,098 triliun atau masih di bawah target nasional sebesar 40%. Sementara satker daerah hanya sebesar 33,54 % dari pagu APBD 2017.

Baca Juga :  Jaga Harmonisasi, FKDM Kepri Sosialisasikan Pentingnya Pencegahan Dini

Untuk mengkoordinasikan capaian kinerja di semester II 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kepri menyelenggarakan rakor itu. Kegiatan ini selain untuk capain kinerja keuangan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah dan dampaknya pada Kepri sekaligus untuk merampungkan langkah-langkah strategis peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada sisa tahun. Pembicara di sesi panel Rakorda PA yaitu Heru Pudyo Nugroho (Kepala Kanwil DJPBN Prov Kepri), Gusti Raizal Elka Putra (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri), Panusunan Siregar, dengan moderator Aries Fahriandi (Kepala Biro Pembangunan, Pemprov Kepri).

Tujuan dari Rakorda ini antara lain kinerja dewan komersil K/L (pusat) Semester I Tahun 2017. Selain itu, untuk memperoleh gambaran dan kondisi ekonomi Kepri sampai Semester II Tahun 2017 serta faktor-faktor yang masih dapat diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan. Selanjutnya bisa digabung untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam menstimulus ekonomi Kepri di tengah keterpurukan saat ini untuk dapat ditingkatkan.

Saat itu juga, diserahkan sertifikat standar Mutu Manajemen ISO 9001-2008 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang oleh pimpinan PT TUV Rheinland Indonesia. Dilanjutkan dengan penyampaian penghargaan pada 12 (dua belas) satuan kerja pemerintah pusat yang berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran selama semester I tahun 2017 berdasarkan 10 indikator.

Penilaiannya adalah, kinerja penyerapan, ketepatan dan kecermatan dalam penyampaian tagihan dsb dan 5 satker yang berkinerja baik. Harapannya agar penghargaan ini bisa menjadi pendorong bagi satker pemerintah untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam menjawab kepentingan publik terhadap percepatan pembangunan dan terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here