Bawaslu Ajukan Rp 6,3 Miliar

0
653
SEMINAR: Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kepri (depan) sedang memberikan materi saat Pilkada Kepri 2015 lalu. F-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

Biaya Pengawasan Pilwako

Tanjungpinang – Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar. Itu untuk pengawasan pemilihan Wali Kota Tanjungpinang pada Juli 2018 mendatang.

Nominal itu berdasarkan usulan anggaran yang diajukan Bawaslu Kepri ke Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini diungkapkan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, Kamis (26/1).

”Untuk pengawasan sejak dimulainya tahapan hingga pemilihan dibutuhkan dana Rp 6,3 miliar,” tegasnya.

Dana tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi seluruh kegiatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang, termasuk antisipasi sewa sekretariat.

Namun, dirinya menyarankan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memfasilitasi gedung untuk kantor Panwaslu Tanjungpinang sehingga tidak perlu ada sewa gedung.

”Kita sudah ajukan ke Pemko Tanjungpinang. Kita lagi menunggu sampai di mana perkembanganya dana itu,” kata Indrawan Susilo Prabowoadi.

Anggaran untuk pengawas Pilwako Tanjungpinang, sudah dibahas dengan tim anggaran Pemko di APBD 2017 lalu. Tapi, ia belum tahu, apakah anggaran itu disetujui atau tidak.
Indra, panggilan sapanya optimis kalau DPRD Tanjungpinang, akan mengabulkan sepenuhnya. Supaya kinerja anggota panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang nanti bisa optimal dan lebih baik lagi.

”Apabila ada ditemukan dan laporan pelanggaran di Pilwako Tanjungpinang, bisa langsung ditindak tegas oleh anggota Panwaslu dan pengawas pemilu lainnya,” tegasnya.

Tujuannya agar pengawas pemilu di tingkat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan bisa bekerja maksimal. Sehingga Pilwako Tanjungpinang nanti bisa berjalan dengan sukses dan aman serta terkendali.

”Kita juga akan membuka pansel untuk rekrutmen anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada, berharap pada Maret ini pansel rekrutmen anggota Panwaslu Kota sudah terbentuk.

”Bawaslu RI dan DPR dan pemerintah sedang mengodok revisi UU Pemilu. Ada wacana Panwaslu Kota/kabupaten di Indonesia, jadi permanen, bukan ad hoc lagi,” katanya.

Bila terwujud, status Panwaslu sama dengan KPU, yakni masa jabatan lima tahun. Dan, jumlah komisionernya bertambah jadi lima dari tiga komisioner. (ANDRI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here