Bawaslu Awasi Mahar Politik

0
615
DISKUSI:Muhammad Sjahri Papene (kiri) dan General Manager Tanjungpinang Pos M Nur Hakim (kanan) saat diskusi di kantor Tanjungpinang Pos, beberapa waktu lalu. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Jelang Pilwako Tanjungpinang 2018

TANJUNGPINANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta semua pihak agar mengawasi isu terkait dengan mahar politik. Ini biasa digunakan untuk memuluskan bakal calon (balon) mendapatkan rekomendasi dari partai politik (parpol).

Ia juga memperingatkan parpol agar mengakhiri praktik mahar politik, yaitu memberikan uang dalam jumlah besar sebagai syarat wajib paslon saat pilkada mendatang. ”Kami akan mengawasi praktik mahar politik karena tak lama lagi pelaksanaan Pilkada Tanjungpinang digelar,” kata Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene, saat berkunjung ke kantor Tanjungpinang Pos, Jumat (10/11).

Kata dia, aturanya sudah jelas dan Bawaslu tidak akan menutup mata apabila ada balon kepala daerah yang mengikuti Pilkada terlibat mahar politik dengan Parpol pengusungnya. ”Ini yang perlu diperhatikan. Mahar politik memang haram dilakukan dalam Pilkada dan dilarangan meminta sejumlah uang kepada balon yang ingin menggunakan partai sebagai perahu politiknya itu diatur dalam Pasal 47 UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015,” bebernya.

Bila salah satu balon kepala daerah terbukti melakukan mahar politik maka Bawaslu dan KPU mempunyai kewenangan administratif yang didalamnya dapat membatalkan pencalonan seseorang yang terlibat pelanggaran. Kemudian partai politik yang menerima mahar politik bakal dibekukan.

Kemudian, bila terbukti balon bisa dikenakan diskualifikasi, karena sebelum mengambil sikap tegas, maka KPU terlebih dahulu menunggu rekomendasi dari pengawas pemilu sebagai institusi yang dapat membuktikan temuan penggunaan uang tersebut.

Menurut dia, dalam aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, di situ disebutkan larangan menggunakan syarat mahar bagi bakal calon kepala daerah.

Kendati ada Parpol yang tidak menggunakan mahar namun dengan dalih biaya survei, ia mengatakan hal itu tetap tidak dibenarkan. Sebab setiap pendaftaran kandidat di parpol merupakan bagian dari proses pencalonan sehingga itu tetap tidak dibenarkan.

”Meski mereka beralasan ada biaya survei atau biaya transportasi atau biaya untuk makam kepada kandidat dan bukan mahar, sama saja itu tidak dibolehkan dalam aturan Perundang-undangan,” kata dia. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here