Bawaslu Incar ASN Berpolitik Praktis

0
371
ZAMRONI

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga mengincar bagi ASN yang berpolitik praktis pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Justru itu, Bawaslu mengingatkan kembali tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2020.

LINGGA – PERINGATAN ini disampaikan Bawaslu Lingga, karena saat ini sudah memasuki jadwal kampanye, bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga.

Ketua Bawaslu Lingga Zamroni menegaskan, selama kontestasi Pilkada berjalan, dilarang keras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga untuk berpolitik praktis. ASN diminta agar tidak ikut masuk ke kompetisi politik, dalam memenangkan salah satu kandidat.

”Ada berbagai macam bentuk dukungan yang akan ditindak. Yakni bisa dalam bentuk berfoto dengan pasangan calon, memposting foto calon, memberikan komentar atau tanda suka pada unggahan tim kampanye,” kata Zamroni.

Baca Juga :  Polres Tanjungpinang Gandeng Lintas Organisasi Gelar Baksos

Dikatakannya, melihat fenomena yang terjadi sebelumnya, Bawaslu Lingga menemukan dugaan ASN yang ikut berpolitik praktis. Bawaslu menemukan fakta netralitas ASN sangat rentan terjadi pada masa tahap kampanye. Tidak dapat dimungkiri bahwa ada beberapa kasus ketidaknetralan ASN dalam pemilu. Terutama memasuki tahapan pencalonan dan kampanye, hal itu selalu marak terjadi.

”Pada Pemilu 2019 yang lalu, Bawaslu Lingga telah merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebanyak dua orang ASN yang terbukti dengan sengaja menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu. Walaupun ASN memiliki hak politik, sebaiknya digunakan di bilik suara saja, pada 9 Desember mendatang,” ucapnya.

Baca Juga :  APBN untuk Kepri Harus Ditambah

UU yang mengatur Netralitas ASN dan aparatur desa diatur dalam Pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi dengan ancaman hukumannya satu sampai enam bulan kurungan penjara.

Sanksi lainnya antara lain diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, serta kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

Disebutkan dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo, dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta.

Baca Juga :  Ramadan Pertama, Nurdin ke Penyengat

”Sanksi kedisiplinan ASN juga akan diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Bisa diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat maupun pencopotan jabatan. Bahkan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat,” ucapnya.

Untuk itu ia mengajak, semua unsur masyarakat untuk sama-sama menyukseskan pilkada serentak ini di Kabupaten Lingga.

”Ciptakan Pilkada damai, aman dari money politic. Jaga terus kesehatan dalam masa pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.(TENGKU)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here