Bawaslu: Kami Hanya Ikut Aturan

0
67
Devisi Program dan Data KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko (kanan) telah menyerahkan berita acara dan softcopy DPT Pemilu tahun 2019 kepada perwakilan parpol. f-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

Terkait Bawaslu Meloloskan Mantan Napi Ikut Nyaleg

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sjahri mengatakan, kebijakan beberapa Bawaslu di Indonesia meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bacaleg karena Bawaslu mengikuti Undang-Undang tentang Pemilu yang masih membolehkan atau tidak melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri di pemilu.

TANJUNGPINANG – ”Bawaslu itu hanya menjalankan tugas serta wewenangnya berdasarkan undang-undang (UU). ”Seperti itu. Sudah ya, saya tidak mau berkomentar banyak. Kira-kira seperti itu,” katanya singkat kemarin.

Dan di Kepri ada dua daerah yang sedang melakukan proses ajudikasi terkait hal tersebut. Bawaslu Lingga dan Bawaslu Natuna sedang melakukan mediasi antara KPU dan bacaleg.

”Setahu saya tahapan yang sudah dijalankan oleh dua Bawaslu Lingga dan Natuna seperti itu,” ucap dia.

Sejauh ini, katanya, untuk bacaleg di Kepri, Bawaslu belum menerima pengajuan permohonan sengeta pemilihan umum dari bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Padahal tiga bacaleg merupakan mantan napi korupsi, yang sudah dicoret oleh KPU Provinsi Kepri dari Partai Berkarya dan Partai Hanura.

”Sampai hari ini, nihil alias tidak ada satupun bacaleg yang pengajukan permohonan sengketa pemilu,” katanya.

Keputusan Aneh
Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofik menilai aneh putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut. Mengingat, Bawaslu sudah meneken MoU dengan setiap parpol untuk tidak merekomendasikan caleg eks koruptor, tapi faktanya tetap meloloskan mereka. ”Aneh ketika Bawaslu meloloskan caleg korupsi,” ujarnya melalui pesan singkat, Jakarta, Minggu (2/9) kepada Jawa Pos.

”Saya heran kenapa itu dilakukan oleh Bawaslu.Wallahu ‘alam bisshowab,” imbuh Rofik.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menyesalkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg). ”Ini (keputusan loloskan caleg eks napi kasus korupsi) menunjukkan sikap Bawaslu yang lebih membela mantan koruptor ketimbang mendukung tegaknya pemerintahan yang bersih,” ujar Syamsuddin, Sabtu (1/9/2018).

”Keputusan Bawaslu jelas melukai hati publik yang mendambakan munculnya para caleg berintegritas,” tambah Syamsuddin.

Menurut dia, sebagai unsur penyelenggara pemilu, Bawaslu mestinya mendukung dan saling bekerjasama dengan KPU dalam menyukseskan pemilu. Seharusnya Bawaslu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan napi kasus korupsi mendaftar sebagai caleg. ”Ada kesan Bawaslu mengambil sikap ‘asal beda’ dengan KPU,” kata Syamsuddin.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here