Bawaslu Minta ASN Tak Berpolitik Praktis

0
421
FOTO BERSAMA: Rombongan Bawaslu Provinsi Kepri foto bersama General Manager Tanjungpinang Pos Nur Hakim beserta karyawan, Jumat (11/11) lalu. F-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

Jelang Pilwako Tanjungpinang 2018

Hukuman berat akan diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berpolitik pada Pilkada Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Sanksinya kali ini bukan sebatas teguran tapi bisa langsung pada pemecatan. Untuk penerapan sanksi ini Bawaslu Kepri sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bahkan dengan Pemerintah Pusat.

Hal ini diungkapkan Idris, Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kepri, saat mengunjungi kantor Tanjungpinang Pos, Jumat (10/11), kemarin.

Saat berkunjung ke Tanjungpinang Pos, Idris bersama dengan Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene, komisioner Bawaslu Rosnawati, Sekretaris Bawaslu Provinsi Kepri, Dasril.

”Kita harapkan ASN, termasuk kepala OPD tidak berpolitik praktis di Pilkada Tanjungpinang. Kita sudah berkoordinasi dengan KASN dan pemerintah pusat. Sanksi ASN dan Kepala OPD kalau terbukti melakukan politik praktis yakni hukumanya mulai dari penundaan pengangkatan hingga pemecatan,” kata Idris.

Kata dia, ASN sudah tahu kalau mereka sebenarnya tidak boleh berpolitik praktis. Dan mereka juga tahu sanksi apa yang mereka terima bila mereka berpolitik praktis. Tapi, tidak dipungkir ada oknum-oknum ASN tetap melakukan berpolitik praktis untuk mendukung salah satu calon.

Sesuai aturanya, pasalnya, mengacu pada PP 53/2010 tetang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. ”Kita sudah memantau pengerakan ASN. Kami memang belum memiliki bukti namun sebagai evaluasi, Bawaslu Kepri akan mengeluarkan surat untuk mengingatkan tentang keberadaan ASN terkait dengan politik praktis,” bebernya.

Ia juga sudah bekerjasama dengan Sentra Gakkumdu. Kemudian, Bawaslu juga terus mengawasi sosialisasi bakal calon wali kota di media sosial atau facebook yang dilakukan oleh ASN. ”ASN juga tak boleh mengkampanyekan salah satu calon di FB,” bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono telah memerintahkan seluruh ASN di Pemko Tanjungpinang tidak berpolitik praktis. Ia juga minta agar ASN tidak berpolitik praktis. ASN boleh memberikan hak suaranya di pilkada, pileg maupun pilpres. Berbeda dengan TNI dan Polri tidak boleh memberikan hak suaranya di pilkada, pilpres maupun pileg.(ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here