Bawaslu Minta KPU Serahkan SK PPK dan PPS

0
111
KPU Kota Tanjungpinang memberikan Bimtek PPS dan PPK di Hotel Aston Tanjungpinang selama dua hari, terhitung 4 April 2019. F-Andri Dwi S/tanjungpinang pos
Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini meminta KPU Kota Tanjungpinang untuk memperhatikan himbauan KPU RI terhadap anggota PPS maupun PPK yang sudah menjabat dua periode tersebut.

TANJUNGPINANG – ”Nanti, kita minta KPU Kota Tanjungpinang untuk menyerahkan data melalui SK yang sudah diterbitkan ke masing-masing anggota PPS dan PPK. Sehingga kita bisa melakukan kajian terhadap anggota PPS dan PPK tersebut,” sebut dia.

Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Hendrawan pun mengingatkan KPU supaya tegas menjalankan aturan KPU RI yang sudah diatur di dalam Keputusan KPU 532 tahun 2019 yang menyatakan, anggota KPPS, PPK dan PPS tidak boleh dua diperiode berturut turut. Misalnya, periode pertama dari 2004-2008, periode kedua 2009-2013 dan periode ketiga dari 2014 hingga 2018.

Dalam surat KPU tersebut jika pernah menjadi anggota PPK dan PPS maupun KPPS sejak 2004-2009, maka itu sudah tergolong dua periode. Maka periode 2014, tidak boleh lagi menjadi petugas di posisi yang sama.

”KPU kota harus harus pastikan tidak ada yang melebihi dua periode,” ujarnya.

Sementara itu, Divisi Partisipasi Masyarakat (parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Yusuf Mahidin menjelaskan, pengertian satu periode, adalah apabila masyarakat tersebut berturut-turut terlibat langsung menjadi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu anggota PPS maupun PPK sejak dari 2009 sampai 2013 lalu. Baik itu di Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota (Pilwako).

Tapi, kalau di antara empat pemilihan ada satu saja yang tidak ikut hingga menjadi anggota PPS maupun PPK, tidak bisa dikatakan satu periode. Artinya, tidak masuk hitungan dalam satu periode.

”Rata-rata semua baru ikut sejak tahun 2012. Dan itu, mereka tidak ada ditemukan berturut-turut menjadi anggota PPS maupun PPK selama pemilihan di Kota Tanjungpinang. Artinya, mereka tidak masuk hitungan dalam satu periode,” sebut Yusuf sebelum memberikan materi di Bimtek tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan, pehitungan dan rekapitulasi hasil suara Pemilu dan Pilpres untuk PPS dan PPK se-Kota Tanjungpinang di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (4/4). Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution membuka secara resmi yang berlangsung dua hari itu. (ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here