Bawaslu Serahkan Penghargaan ke Tanjungpinang Pos

0
114
Ketua Bawaslu Tanjungpinang, M Zaini menyerahkan piagam penghargaan kepada Tanjungpinang Pos yang diterima Wapimpred Tanjungpinang Pos, Zakmi Piliang. Penghargaan diberikan dinilai ikut mensukseskan Pilkada dalam bentuk pemberitaan. f-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Bawaslu Tanjungpinang menyerahkan piagam penghargaan ke Tanjungpinang Pos, Selasa (30/10) di Kantor Tanjungpinang Pos di Komplek Bintan Center,
Batu 9.

Piagam tersebut diserahkan Ketua Bawaslu Tanjungpinang M Zaini didampingi anggota komisi lainnya dan diterima Zakmi Piliang Wapemred Tanjungpinang Pos.

M Zaini mengatakan, piagam penghargaan itu atas partisipasi koran ini dalam menyukseskan Pilwako yang belum lama.

”Mohon maaf, kami telat menyerahkannya. Semoga ke depan, Tanjungpinang Pos tetap turut menyukseskan Pileg dan Pilpres,” jelasnya.

Menurutnya, media juga sebagai ujung tombak menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menuturkan, ada beberapa media yang menerima penghargaan yang sama. Terutama yang menjalin kerja sama.

Saat itu, terjadi dialog singkat antara kru Tanjungpinang Pos dengan pihak Bawaslu dan membahas seputar larangan kampanye yang bisa membuat caleg kena semprit Bawaslu.

Tapi jangan salah beranggapan, setiap Calon legislatif (Caleg) bisa turun ke masyarakat menyampaikan visi dan misi serta citra diri. Hanya saja, setiap izin kegiatan harus dilaporkan ke Polres dan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Redaktur Tanjungpinang Pos, Abas menuturkan, ada beberapa Caleg yang dihubungi takut tampil di media. Mereka beralasan, khawatir mendapat teguran dari Bawaslu.

Dalam kesempatan itu, M Zaini menuturkan, setiap Caleg bisa menyampaikan informasi melalui media. Hanya saja ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Diantaranya, tidak boleh menyampaikan visi dan misi serta citra diri dalam bentuk berita maupun iklan. Termasuk nomor urut serta daerah pemilihan (Dapil). Bila berita yang disampaikan dalam bentuk informasi sah-sah saja.

Maryamah mencontohkan, iklan terkait Teddy Jun Askara dan Ansar Ahmad yang terbit di media Harian Tanjungpinang Pos, tidak menyalahi aturan. Sebab disitu tidak ada muncul citra diri, visi dan misi serta lainnya.

”Jadi masyarakat juga harus tahu, kami bukan tidak tegas. Namun harus mengkaji sesuai aturan untuk menetapkan itu salah atau tidak,” ucapnya.

Begitu juga dengan baliho yang menampilkan Caleg. Pihaknya tidak bisa memutuskan itu menyalahi aturan atau tidak. Harus melihat dulu balihonya.

Ia mencontohkan baliho Ansar Ahmad yang terpampang di simpang Pamedan tidak menyalahi aturan. Tidak ada unsur citra diri maupun visi dan misi.

Ia menuturkan, sesuai aturan menyampaikan visi dan misi melalui baliho, media cetak maupun eletronik dan jejaring tidak boleh. Meskipun secara tatap muka setiap caleg diperbolehkan menyampaikan kepada masyarakat.

”Berbeda dengan media sosial, setiap Caleg boleh menyampaikan citra diri maupun visi dan misi. Hanya akun yang digunakan harus terdaftar di KPU,” tuturnya.

Ia menuturkan, masyarakat harus memahami, menyapaikan visi dan misi secara tatap muka dan media sosial bisa. Tapi untuk media massa dan APK belum boleh.

”Bukan tidak bisa tapi belum boleh, ada waktunya sesuai ditentukan 21 hari sebelum pemilihan. Yaitu 24 Maret sampai 13 April 2019 mendatang,” ungkapnya.

Bagi caleg yang kini duduk di DPRD tentu boleh berbicara di media massa. Hanya saja kapasitasnya harus sebagai anggota DPRD. Tidak boleh ada unsur kampanye dirinya sebagai Caleg.

Saat itu, Zaini didampingi Maryamah serta Damayanti selaku koordinator Divisi SDM Bawaslu Tanjungpinang. Mereka diterima Wakil Pimpinan Redaksi Tanjungpinang Pos, Zakmi Piliang, Redpel Tanjungpinang Pos, Martunas beserta Abas dan Desi serta Andri wartawan. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here