Bawaslu Tertibkan APK, Sosialisasi Pemilu Minim

0
165
Bawaslu Bintan dan Bawaslu Provinsi Kepri serta tim gabungan melakukan penertiban APK di Bintan Timur, Kabupaten Bintan Sabtu lalu. APK dibuat parpol dan caleg ditertibkan lembaga itu ketika KPU selama masa kampanye belum juga mengadakan APK yang diamanahkan UU No 7 tentang Pemilu. F-jendaras/TANJUNGPINANG POS

Pengadaan APK KPU Lelet

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, bersama Satpol PP, Polres dan KPU kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu, berupa baliho, spanduk, stiker yang tidak sesuai ketentuan, Jumat (19/10). Di satu sisi KPU dianggap tidak profesional karena hampir sebulan masa kampanye, APK yang jadi kewajiban lembaga pemilu itu siapkan belum tahu sampai kapan mereka bisa dipasang. Pemilu di Kota Gurindam seperti tidak terasa karena masih sepi dengan suasan a kampanye.

TANJUNGPINANG – ”Kami telah melakukan koordinasi kepada pihak terkait, serta melakukan penyisiran dan penertiban kembali terhadap APK peserta pemilu yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Muhamad Zaini Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, kemarin.

Zaini menjelaskan bahwa APK yang ditertibkan, tidak hanya bagi caleg DPRD Kota, tapi juga APK caleg DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI yang tidak sesuai ketentuan.

Ada sekitar 15 baliho, 80 spanduk, dan puluhan stiker yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditertibkan. Sebelumnya Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kepri, kemudian mengimbau peserta pemilu agar menurunkan atau menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan tersebut,tetapi karena peserta pemilu tidak mengindahkannya, akhirnya Bawaslu melakukan penertiban.

Adapun pelanggaran APK yang dilakukan peserta pemilu, yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pemasangan APK tidak di dalam zona yang telah ditetapkan KPU, sebagaimana dalam SK KPU Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona APK.

Selain itu, desain, materi dan ukuran APK tidak sesuai dengan PKPU 23 Tahun 2018 tentang kampanye dan tidak sesuai dengan Juknis Nomor 1096/2018 yang telah dikeluarkan KPU RI.

Adapun ketentuan materi dan desain APK pemilu untuk DPR, DPRD Kab/Kota memuat lambang, nama dan nomor urut parpol, visi, misi dan program, foto pengurus partai politik, foto tokoh yang melekat pada citra diri parpol. Adapun untuk DPD, memuat nama, nomor urut calon, visi misi, program, foto calon DPD.

Dan tim kampanye harus menyerahkan semua desain tersebut kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Sehingga di luar desain resmi yang serahkan ke KPU akan ditertibkan.

”Tetapi harus diperhatikan, jika ada APK yang sesuai dengan desain dan materi, namun tidak di zona pemasangan APK, maka akan ditertibkan juga,” Kata Zaini yang juga Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga ini.

Menurutnya, perlu diperhatikan bahwa APK hanya boleh dibuat oleh KPU dan Parpol. APK tambahan yang dibuat oleh Parpol, harus sesuai jumlah yang telah disepakati, yaitu untuk Parpol tingkat Kota hanya boleh memasang 2 baliho perkelurahan, 5 spanduk perkelurahan dan 3 umbul-umbul pertitik zona.

Sementara parpol tingkat provinsi 5 baliho per kelurahan dan spanduk 10 per kelurahan. Sesuai dengan PKPU 23/2018 Pasal 34 Ayat 1, yakni alat Peraga kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

Termasuk pemasangan APK dimilik perseorangan atau badan swasta yang telah mendapatkan izin, juga harus didalam zona pemasangan APK, sebagaimana dijelaskan pada Ayat 6. Kemudian pada Pasal 73 Ayat 2, secara tegas memberikan warning, pelaksana kampanye/tim kampanye dilarang mencetak dan memasang APK selain dalam bentuk dan ukuran, sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 2 dan ayat 3, di lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3.

Proses penertiban yang berlangsung dari hari Jumat 15.00 WIB, hingga Sabtu dini hari 04.35, berlangsung secara tertib. Didampingi oleh komisioner Bawaslu Kepri, serta dibersama Panwaslu Kecamatan dan kelurahan se-Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, salah satu pengurus partai di Tanjungpinang kecewa dengan sikap Bawaslu yang seharusnya menertibkan semua baleho yang mengandung unsur citra diri. Nyatanya, menurut dia, masih ada baleho yang ada unsur citra diri terpasang.

”Kemudian, Bawaslu harusnya memahami KPU belum melaksanakan tanggungjawab mereka mengadakan APK parpol. Seharusnya KPU sudah melaksanakan kewajiban mereka soal pengadaan APK baru APK yang ada saat ini ditertibkan.

”Kita tidak mau tahu urusan KPU dengan pelbagai alasan seperti ketersedian anggaran. Seharusnya hal seperti itu bisa mereka kondisikan sebelum melaksanakan kampanye APK parpol sudah disiapkan. Apalagi KPU yang membuat tahapan kampanye. Masa mereka sendiri tidak tahu jadwal pengadaan dan jadwal kampanye. Kalau sekarang, parpol yang rugi harus menunggu sampai November baru APK disiapkan KPU. Itupun kalau lelang bisa cepat. Kalau lelang lambat, maka bisa Desember baru dipasang APK. Sedangkan APK yang kita buat diturunkan,” kata sumber yang enggan namanya disebutkan.

Lembaga penyelenggara pemilu harusnya profesional memanfaatkan waktu yang mereka buat sendiri. ”Partai dan caleg diminta untuk mematuhi aturan mereka buat, tapi mereka sendiri tidak mampu menyesuaikan jadwal yang mereka buat. Hal itu tentu merugikan parpol dan caleg karena masa sosialisasi yang terbatas APK tak banyak yang tersebar di Tanjungpinang,” imbuhnya.

KPU dan Bawaslu berteriak ingin meningkatkan partispasi pemilih, katanya, tapi sarana sosialisasi seperti baleho dan spanduk belum mereka cetak. ”Ini kecelakaan sistem yang mereka buat sendiri. Sekarang seperti bukan masa pemilu. Masih sepi tak nampak suasana kampanye. Padahal pemilu agenda lima tahun sekali,” ujarnya.

Sedangkan menurut anggota Bawaslu Provinsi Kepri Idris, pihaknya melakukan penertiban dengan melihat APK yang harus sesuai dengan PKPU tentang Kampanye. Baik itu dari desain, ukuran sampai dengan pemasangan APK yang sudah ditentukan oleh KPU.

Bawaslu tak melarang caleg untuk cetak hingga pasang APK di daerahnya masing-masing. Hanya saja, APK yang dipasang oleh caleg sudah merupakan kuota penambahan parpol diberikan oleh KPU.

Setiap jenis APK diberikan kuota penambahan sebanyak 5 lembar. Baik itu APK jenis spanduk, baliho sampai dengan videotron. ”Banyak caleg tidak koordinasi dengan tim LO,” terang dia.

Oleh karena itu, ia berpesan, caleg setidaknya melakukan koordinasi dengan tim LO parpol masing-masing. Sehingga APK yang dicetak sampai dengan dipasang oleh caleg tidak menimbulkan permasalahan. Caleg bisa baca PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. ”Juknis 1098 tentang kampanye lebih lengkap,” sebut dia.(ANDRI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here