Bawaslu Tertibkan APK yang Tak Sesuai Aturan

0
205
Muhamad Zaini Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagai pembina apel, bersama Pol PP, Polres, KPU, Panwaslu Kecamatan dan kelurahan, memberikan arahan jelang penertiban APK di halaman Kantor Bawaslu. f-abas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Untuk menjaga pemilu yang demokratis, Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Satpol PP, Polres dan KPU telah melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan, Jumat (5/10).

”Perbawaslu 28 Tahun 2018 menjelaskan diantara fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan kampanye adalah APK, jika ada APK yang tidak sesuai PKPU 23 Tahun 2018 dan Juknis KPU No.1096 maka kewenangan kami untuk menertibkannya,” tegas Muhamad Zaini, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, kemarin.

Zaini menjelaskan terdapat 25 baliho dan spanduk yang telah ditertibkan, tersebar di 4 kecamatan, termasuk sejumlah stiker caleg yang dipasang di tiang listrik.

Dalam proses penertiban, Bawaslu mengedepankan pendekatan persuasif. Pada 21 Maret dua hari sebelum masuk masa kampanye Bawaslu sudah menghimbau agar Parpol menertibkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan, namun belum diturunkan.

Maka 1 Oktober Bawaslu mengundang rapat koordinasi dengan seluruh Parpol serta Pol PP, Polres dan KPU untuk memberikan pemahaman dan himbauan langsung.

Kemudian disusul dengan surat himbauan penwrtiban kedua, tanggal 2 Oktober. Karena masih belum mengindahkan, akhirnya Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran dengan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan.

Rata-rata APK yang dipasang mikik pribadi caleg yang dipasang diluar zona yang telah ditetapkan, dan terdapat citra diri berupa logo dan nomor urut Parpol, padahal tidak ada aturannya caleg boleh cetak sendiri.

”Insya Allah dalam waktu dekat ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Bawaslu Kepri akan melakukan penertiban kembali terhadap APK caleg DPRD Kepri, DPR RI dan DPD RI yang melanggar aturan, kami sudah mendata dan menginventarisir, maka silakan turunkan sendiri, sebelum ditertibkan”, ungkap Zaini

Zaini menegaskan bahwa dalam PKPU 23/2018 Pasal 32 dan 33 yang berwenang memasang APK adalah yang difasilitasi KPU, dan APK tambahan partai politik. Desain dan materinya paling sedikit memuat visi, misi dan program.

Ada pun jumlah APK tambahan sesuai kesepakatan beberapa waktu lalu, KPU, Bawaslu dan seluruh Parpol, maksimal 2 baliho disetiap kelurahan, 5 spanduk setiap kelurahan, bagi Parpol di tingkat Kota Tanjungpinang. ”Namun harus diperhatikan, APK yang akan difasilitasi KPU, parpol harus menyerahkan desain dan materinya paling lambat 15 Oktober kepada KPU,” katanya. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here