BC-BP Nilai Batam Lebih Kompetitif di FTA

0
119
Suasana Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Batamenter beberapa waktu lalu. f-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Bea Cukai (BC) Batam, menyambut baik keluarnya peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 229 tahun 2017 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk barang impor. PMK yang menambah kemudahan dan insentif untuk produk industri Batam bisa masuk ke daerah lain di Indonesia, menjadikan Batam lebih kompetitif.

Kepala BC Batam, Susilo Brata, Senin (15/1) mengatakan, mereka masih menunggu sosialisasi PMK itu. Namun, PMK itu fungsinya untuk menggerakan hasil industri di Batam dan menjadi salah satu dasar pemberlakuan FTA. ”Intinya PMK itu untuk mendukung barang produksi Batam lebih kompetitif dengan produksi luar negeri. Karena soal FTA belum diatur selama selama ini. Ini menjadi juga dasar untuk kerjasama dengan luar negeri, karena selama ini FTA kan tidak diatur,” ujarnya.

Sehingga penerapannya akan dijalankan setelah sosialisasi. Demikian, dinilai jika PMK itu dimaksud akan mendukung Batam lebih kompetitif. ”Saya belum bisa pastikan kapan sosialosasinya tapi yang jelas segera, karena sebelum diberlakukan harus disosialisasikan,”” tegasnya.

Di tempat berbeda, Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andi Antono mengatakan pernyataan yang sama. ”Kita pelajari dulu. Kan baru kemaren-kemarinn PMK terbit. Masih kita kaji pasal per pasal. Tapi secara garis besar itu kan menambah insentif bagi investor di Batam,” bebernya.

Sebelumnya, Menkeu menerbitkan PMK tentang tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan penjanjian atau kesepatan internasional. Aturan ini merupakan dasar diberlakukannya FTA yang selama ini diharapkan oleh para pengusaha di Batam.

Dimana, jika selama ini barang-barang produk Batam yang akan dikirim ke daerah lain di Indonesia dikenakan pajak sebesar 22,5 persen. Sedangkan jika dikirim melalui negara ASEAN, hanya dikenakan 12,5 persen. Sehingga banyak perusahaan di Batam yang mengirim produknya ke Singapura dulu sebelum ke Jakarta, untuk menghidari pembayaran bea masuk sebesar 10 persen.

Selama ini jika investor membuka pabrik di Batam dan mengirim barang ke Jakarta, pajak yang harus dibayar, menjadi 22,5 persen. Dengan PMK ini, Ketua Apindo Kepri, Cahya menilai, tidak akan lagi bea masuk sebesar 10 persen. Hal ini akan membuka peluang bisnis baru untuk para pengusaha di Batam. Karena barang yang diproduksi di Batam bisa langsung dikirim tanpa melalui negara tetangga, dan biaya pengiriman bisa lebih murah.

Dengan FTA, ada keringanan dan kemudahan perusahaan di Batam dalam memasarkan produk di Indonesia tanpa pajak. Pasalnya saat ini produk yang dipasarkan di luar Batam dikenakan PPN, PPNBM, dan PPH. Sehingga dengan adanya kebijakan baru ini ke depan hal tersebut akan dibebaskan.

Dalam PMK yang baru disebutkann, Barang impor dari negara yang telah menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia mengikuti referensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).

Pengenaan tarif preferensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Tarif preferensi dikenakan terhadap impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi.

Pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) bisa dilakukan, sepanjang bahan baku dan bahan penolong berasal dari luar daerah pabean. Pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan tarif preferensi dan dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here