Beban Pajak Investor Dikurangi

0
489
PERBAIKAN: Salah satu kapal milik Pertamina diperbaiki di Batam. f-net

Kepala BKPM RI Resmikan 5 Kawasan Industri KILK di Kepri

Indonesia bergerak cepat mengimbangi negara lain yang memberi banyak kemudahan kepada investor atau pengusaha yang ingin berinvestasi.

Batam – KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Thomas Lembong mengatakan, saat ini sudah ditetapkan 14 kawasan industri di Indonesia yang mendapatkan kemudahan-kemudahan berinvestasi.

Semua program ini dibungkus dalam satu nama, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK). Dari 14 kawasan industri di Indonesia yang ditetapkan sebagai KILK, Kepri kebagian 5 tempat yakni 4 di Batam dan 1 di Bintan.

Jumat (3/2) kemarin, launching KILK di Kepri dipusatkan di Kawasan Industri Batamindo Batam. Thomas Lembong didampingi pejabat di Kepri memulai program tersebut.

Peresmian dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BKPM, Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun, Wali Kota Batam Rudi, Kepala BP Batam Hatanto, Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian dan Bupati Bintan, Apri Sujadi.

Thomas Lembong mengatakan, dengan adanya KILK ini, bagi yang membuka usaha di lima kawasan tersebut mendapatkan keringanan khusus. Syarat minimum nilai investasi tidak ada. Syarat berapa serapan tenaga kerja tidak ada. Ini berlaku untuk Batam dengan adanya KILK.

Diingatkannya, peluncuran KILK di Batam dan Bintan sangat penting. Saat ini sudah 14 kawasan industri di Indonesia yang mendapat KILK. Khusus Kepri, ada keringanan khusus.

”Kalau daerah lain, masih ada syarat khusus agar bisa dapat fasilitas KILK. Misalnya, nilai investasi minimum Rp 100 miliar,” jelasnya.

”Di Batam, lebih hebat lagi. Mau investasi berapa pun, silahkan saja. Kita bebaskan berapa investasinya. Ini bisa mengimbangi Vietnam yang sedang rajin mengeluarkan insentif untuk mendapatkan investor,” tegasnya.

Menurut Thomas, hal itu dimaksudkan untuk meringankan beban pengusaha saat akan memulai usaha. Dimana selama ini dinilai kalau kendala investasi di Indonesia lebih pada regulasi.

”Perizinan dan aturan dan syarat yang berlebihan. Kualitas dan konsistensi regulasi jadi tantangan ke depan,” katanya mengingatkan.

Saat ini pihaknya juga berencana memberikan kemudahan melalui perpajakan. Dimana, saat ini penerimaan negara dari sektor industri manufaktur, 70 persen dari pajak.

Pajak masih andalan penerimaan dan sektor manufaktur. Namun hal itu harus diubah, karena negara tetangga sudah meringankan beban pajak untuk industri manufaktur.

”Beban industri manufaktur besar. Gimana mau maju kalau dipajakin terus? Nanti itu akan diubah,” katanya disambut tepuk tangan para pengusaha.

Selain itu, pihaknya juga akan memangkas birokrasi perizinan. Sehingga investasi yang terkendala izin, akan diberikan kemudahan. Hal itu juga yang dilakukan, sehingga KILK diluncurkan untuk Batam dan Bintan.

”Kita lakukan penyederhanaan untuk menghilangkan hambatan. Jadi dalam 3 jam, bisa dapat izin sementara. Penting jalan dulu dan izin lain diurus kemudian,” bebernya.

Itu diakui sebagai langkah maju dibanding sebelumnya. Sebelumnya untuk investasi dibutuhkan waktu sekitar enam bulan sebelum melakukan pembangunan.

”Sekarang kita benahi dan persingkat. Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Tidak mungkin bisa meraih sukses tanpa rasa sakit,” bebernya.

Pihaknya akan memberikan insentif kemudahan dan perhatian untuk Batam. Dimana, Batam diakui sangat strategis dalam investasi nasional.

”Mencapai target investasi tanpa Batam, itu impossible, karena Batam terlalu strategis. Mustahil kalau tidak dimanfaatkan untuk mencapai target ekspor dan investasi,” imbuh Thomas.

Diharapkan, dengan peluncuran layanan KILK, kemajuan investasi di Batam akan cepat. Dimana, setiap tiga bulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ada kemajuan. Untuk mencapai kemajuan itu, harus ada terobosan kebijakan.

”Tiap tiga bulan harus ada kemajuan baru. Singapura juga sudah mendesak kita,” bebernya.

Desakan Singapura diakui, terkait dengan kemudahan investasi di Batam, Bintan dan Karimun. Dimana, minat Singapura diakui sangat tinggi terutama untuk Batam. Alasannya, Singapura sudah menerapkan industri padat karya, sehingga ingin pindah.

”Kami sudah 2 tahun didesak Singapura. Mereka butuh untuk investasi galangan kapal. Singapura tidak bisa lagi menampung banyak pekerja, karena di sana industri padat karya. Maka mereka mau bawa keluar dari Singapura,” ujar Thomas.

Sementara Kepala BP Batam, Hatanto berharap, dengan kemudahan bagi investor itu akan mendorong investasi masuk. Dimana, sudah enam perusahaan yang masuk dengan layanan izin investasi 3 jam (I23J).

”Diharapkan, setelah KILK diluncurkan, peningkatan menjadi dua kali lipat,” harap Hatanto.

Sementara Gubernur Kepri, Nurdi Basirun mengatakan, masuknya lima kawasan industri di Batam dalam KILK, sebagai terobosan. Hal itu akan mendorong investasi Kepri memiliki daya saing lebih tinggi.

”Sehingga mendorong peningkatan investasi. Tapi kita harus selalu siap, karena negara tetangga juga mungkin sudah menyiapkan kebijakan baru,” Nurdin mengingatkan.

Nurdin mengakui, ingin agar dunia usaha nyaman di Kepri. Pelayanan yang diberikan juga mengikuti perkembangan. Karakter dan mental pelayan investasi harus diubah, mengikuti kebutuhan.

”Selama ini, keluhan investor terlalu banyak jalur. Mengurus sebuah izin, butuh syarat dokumen satu koper dengan makan waktu tahunan. Jadi ini harus dibenahi agar kita berdaya saing,” harapnya mengakhiri.

Sementara Kapolda Kepri, Sam Budigusdian meminta agar investasi jangan sampai dipersulit. Di pihaknya juga akan terus meningkatkan pelayanan. Dimana, saat ini komponen keamanan sudah mulai membaik.

”Kita memastikan di BP Batam aman. Kami juga mengawasi supaya imej baik. Kita mendukung pemerintah dalam menciptakan investasi yang kondusif,” janji Sam.

Sebelumnya, Kasubdit Pelayanan Penanaman Modal PTSP BP Batam, Adi Sugiharto mengungkapkan usulan BP Batam terhadap 24 kawasan industri untuk mendapat KILK. Dengan KILK investor asing diberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan dengan sistem yang lebih sederhana dan cepat.

Ke depan, saat pengurusan perizinan, agar sesuai target waktu, pengusaha bisa membawa serta notaris ke PTSP BP Batam. KILK ini akan dimudahkan dengan dukungan I23?J.

Nantinya, ada yang diproses 3 jam. Izin prinsip investasi, angka pengenal impor, nomor wajib pajak, NIK (kepabeanan), IMTA, terakhir tanda perusahaan. Sudah keluar keputusan menteri keuangan untuk ini. BP Batam mengkolaborasikannya dengan fasilitas Kemudahan Langsung Izin Konstruksi. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here