Beberkan Kinerja Pejabat ke Publik!

0
484
RAPAT OPD: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat memberi pengarahan kepada para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kepri di Dompak, belum lama ini. F-istimewa/humas pemprov kepri

Dewan Minta Gubernur Evaluasi OPD

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal evaluasi kerja.

DOMPAK – BAHKAN rapat tersebut dilakukan sampai malam hari untuk mengetahui apa saja yang dilakukan para bawahannya sejak mereka dilantik. Gubernur selain melakukan evaluasi kerja rutin anak buahnya, juga untuk menegaskan agar serapan APBD dipercepat.

Proyek-proyek segera dilelang terutama pembangunan fisik. Tak hanya gubernur yang selalu memperhatikan kinerja kepala OPD, namun DPRD Kepri selaku yang memiliki fungsi pengawasan, juga menyoroti kinerja pemprov.

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Syukri Fahrial meminta Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengevaluasi pejabat di lingkungannya, mengingat sudah memasuki triwulan pertama sejak Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru tahun 2017.

”Selama ini memang belum pernah. Dewan selaku fungsi pengawasan juga harus tahu, sebagai bahan pertimbangan evaluasi mereka,” terang politisi Partai Hanura Dapil Kota Batam itu, Jumat (5/5) kemarin.

Menurutnya, sejak Desember tahun 2016 akhir, pejabat di lingkungan Pemprov dilantik Gubernur Kepri belum pernah melaporkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kepri.

”Walaupun itu hak sepenuhnya Pemprov Kepri, gubernur selaku pimpinan, namun komisi I sebagai mitranya juga punya hak, untuk tahu,” tambahnya.

Ia membeberkan, awal Maret 2017 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Indonesia (MENPAN-RB), Asman Abnur, telah mengungkapkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Riau dari 2015 sampai 2016.

Pada saat itu, ketua Fraksi Hanura Plus tersebut, menjelaskan, bahwa Asman menyebutkan kinerja Apartur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Meranti menduduki posisi ke-13 dari se-Kabupaten dan Kota di Riau.

Kinerja ASN Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi yang terburuk dengan dua tahun berturut-turut mendapat kategori D dan nilai 21.63 pada 2015 dan nilai 25.58 pada tahun berikutnya.

Kemudian posisi ke-12 diduduki oleh Rokan Hilir (Rohil), disusul oleh Kabupaten Kuantan Singingi pada posisi ke-11. Urutan ke-10 oleh Kabupaten Inderagiri Hilir (Inhil). Posisi sembilan Kota Pekanbaru, delapan Kabupaten Pelalawan, berikutnya disusul oleh Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar.

Sementara laporan terakhir, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi instansi pemerintah tahun 2015, Kepri berhasil masuk sepuluh besar terbaik dengan nilai 68.62, predikat B.

”Kita berharap gubernur bisa membeberkan itu ke DPRD dan publik mengingat sudah SOTK baru,” tambahnya demikian.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here