Bekas Tambang segera Dihijaukan

0
444
WAKIL Gubernur Kepri H Isdianto saat meninjau lokasi makam di Bintan yang tidak jauh dari lokasi penambangan bauksit.f-istimewa/humas pemprov batam
Sejak penambangan bauksit dihentikan tahun 2014 lalu, hingga saat ini belum ada bekas lahan yang dihijaukan lantaran persoalan aturan. Kali ini, Gubernur Kepri akan mengeluarkan aturannya agar semua bekas tambang segera dihijaukan.

TANJUNGPINANG – DANA pascatambang yang sebelumnya masih berada di kabupaten/kota, selama dua tahun belakangan ini sudah diurus agar dipindah ke provinsi sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kewenangan pertambangan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi.

Namun, butuh waktu yang lama untuk memindahkannya karena ada beberapa permintaan daerah untuk tidak segera menarik dana pascatambang tersebut.

Hingga kini, dari enam kabupaten/kota yang ada di Kepri, dana pascatambang tersebut belum semua selesai dialihkan ke provinsi.

Baca Juga :  Lagi, Sabu 1,4 Ton Diamankan!

Meski demikian, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang teknis pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut.

Saat ini, Dinas Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri sudah selesai membuat rancangan Pergub terkait konsep pelaksanaan reklamasi atau kegiatan pascatambang.

Isi surat tersebut berdasarkan acuan keputusan Menteri ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Diminta Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang dengan menggunakan dana jaminan yang tersedia.

Penetapan pihak ketiga yang dimaksud dilakukan apabila pelaksaan kegiatan pascatambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pascatambang.

Baca Juga :  265 Ribu Anak Tak Imunisasi MR

Selanjutnya, kegiatan pascatambang boleh dilakukan dengan metode lainnya, misalnya gubernur menetapkan pihak ke tiga yang diusulkan oleh pemegang IUP melalui proses. Jika pemegang IUP tidak mengusulkan, maka gubernur berhak mengusulkan sendiri.

Untuk mengurus pascatambang ini tidak semudah perkiraan. Harus ada ahli yang diturunkan ke lapangan untuk melakukan kajian atau penelitian jenis pohon apa yang cocok untuk menghijaukan daerah itu.

Para ahli seperti ini harus didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian harus jelas bibitnya dan lain-lain untuk reklamasi tersebut.

Baca Juga :  Ormas Keagamaan Harus Perkuat NKRI

Sebelumnya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta agar dana pascatambang dipindahkan dari kabupaten/kota ke provinsi karena dana tersbeut tidak bisa dititip di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemda.

Dana tersebut harus disimpan di bank milik negara seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

Saat ini, ratusan hektare bekas tambang bauksit di Kepri masih terbiarkan begitu saja. Dengan keluarnya Pergub ini, maka lahan tersebut sudah bisa dihijaukan kembali.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here