Belajar Mencintai Bahasa Indonesia

0
734
Raja Dachroni

Oleh: Raja Dachroni
Direktur Gurindam Research Centre (GRC)

Senin (1/5) bertepatan dengan hari buruh, penulis bersama rekan-rekan duduk di sebuah kedai kopi sambil berdiskusi tentang hari buruh. Namun, pelan tapi pasti pembicaraan atau bual-bual kedai kopi pagi itu berubah topik pembahasan headline Tanjungpinang Pos, Ahad (30/4) tentang ‘Salah Ketik’ beragam lembaga dari pemerintahan hingga lembaga non pemerintah. Ternyata, ada banyak kekeliruan yang terjadi selama ini. Selain lembaga-lembaga tersebut menurut hemat penulis media massa juga terkadang melakukan hal serupa.

Nah, dalam bahasa lisan kita juga mempunyai permasalahan di Tanjungpinang kita bisa secara bebas melihat orang dari beragam suku menggunakan bahasa kampung seenaknya dan di sekolah-sekolah pun ada sebagian etnis Tionghoa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan rekan sejawatnya. Mereka seolah-olah lupa bahwa ini adalah Indonesia yang sudah memiliki bahasa sendiri dan sekarang mulailah kita belajar untuk mencintainya.

Ini menjadi suatu hal yang menarik menurut penulis sekaligus menjadi renungan bagi kita semua bahwa kita terkadang kurang cermat dalam menggunakan bahasa Indonesia dan terkadang terlalu berlebihan juga mencintainya sehingga begitu mudah menyalahkan orang lain dengan tidak mencoba berpikir positif sedikit pun.

Nah, ada dua hal yang diangkat dari liputan khusus bertajuk Salah Ketik itu. Pertama, tentang salah ketik dalam penggunaan penunjuk jalan serta penggunaan bahasa asing dalam spanduk-spanduk atau baliho yang tersebar di setiap papan reklame Kota Tanjungpinang, ibukota Propisi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk menyambung atau sedikit meluruskan tentang spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang menggunakan bahasa asing di Tanjungpinang.

Kalau persoalan salah ketik, kita sama-sama sepakat bahwa hal itu tidak boleh berulang tapi kalau masalah bahasa asing penulis pikir ada beberapa hal yang perlu kita garisbawahi dan menyamakan frekuensi terkait hal ini. Ini tentu bertalian dengan pemahaman kita terhadap tafsir UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lembaga Negara Serta Lagu Kebangsaan tentunya kita akan mudah menyalahkan beragam event-event yang memang ditujukan ke orang-orang atau wisatawan.

Memahami UU Nomor 24 Tahun 2009
Meminjam pendapat Lusiana seorang blogger dalam tulisannya analisa UU Nomor 24 Tahun 2009 UU No 24 Tahun 2009 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya.

Setidaknya ada tiga spirit dari lahirnya UU ini yakni pertama pertama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ini dipertegas dalam Pasal 25 ayat (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Sampai di sini sangat tegas sekali bahwa penggunaan bahasa Indonesia adalah hal wajib, namun disisi lain Indonesia tidak mungkin bisa lepas dari pergaulan internasional. Kita sama-sama tahu terkait hal ini bahwa pergaulan internasional ini melibatkan bahasa asing yang ditetapkan oleh PBB.

Di sinilah perdebatan kita dimulai. Kalau Tanjungpinang Pos mengkritik tajam tentang penggunaan bahasa asing dengan mengutip beberapa narasumber tentu harus paham dengan kondisi dan tujuan-tujuan khusus yang bersandar di atasnya.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan atau Wakil Presiden disebutkan dalam (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (2) Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahasa resmi PBB yang terdiri atas Bahasa Inggris, Prancis, China, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

Walau Perpres ini memang tidak mengatur secara khusus terhadap pasal-pasal yang dikemukakan diatas ini bukanlah sesuatu hal yang termasuk bahasa asing seperti yang dimaksud pada Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Pasal 39 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Terkait kritik narasumber yang ditulis oleh Tanjungpinang Pos mari kita berpikir positif bahwa spanduk atau baliho tersebut masuk dalam kategori tujuan khusus. Kalau kita bersikukuh dengan tafsir UU yang kaku maka akan banyak kita temukan kekeliruan.

Misal saja Tour de Bintan, Program Goes to School, Wonderfull Kepri atau Wonderfull Indonesia tentu ini semua dilakukan untuk wisatawan mancanegara. Kita harus memaklumi ini apalagi ini masih menggunakan bahasa internasional yang diakui PBB tanpa kemudian buru-buru mengecap bahwa setiap lembaga yang menggunakan bahasa ini tidak cinta dengan Indonesia.

Mari kita jadikan UU 24 Tahun 2009 untuk menjadikan kita mencintai bahasa Indonesia dan bangga untuk menggunakannya. Teruntuk Kantor Perwakilan Bahasa di Kepulauan Riau dan juga Duta Bahasa di Kepulauan Riau mungkin bisa melakukan pencerdasan atau sosialisasi yang lebih intens lagi terhadap lembaga-lembaga atau insitusi negara agar tidak salah ketik atau tidak tepat dalam menggunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Semoga kita semua bisa belajar mencintai negeri ini dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari belajar mencintai bahasa Indonesia lebih dalam baik lisan maupun tulisan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here