Belum Ada Lembaga Survei Pilwako Terdaftar di KPU

0
477
Petugas KPU Kota Tanjungpinang sedang memastikan kotak suara yang digunakan di Pilwako Tanjungpinang. tahun 2018. Kotak Surat ini mulai distribusikan Senin. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang belum pernah menerima lembaga survei yang mendaftarkan atau melalukan registrasi untuk menyurveri Pilwako Tanjungpinang tahun 2018.

Hal ini disampaikan Divisi Logistik KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, kemarin. ”Belum ada lembaga survei yang mendaftar di KPU yang ingin melakukan survei Pilwako Tanjungpinang. Aturannya harus mendaftar di KPU dulu,” kata M Yusuf, kemarin.

Ada lima lembaga survei telah melakukan survei terhadap dua calon Wali Kota Tanjungpinang 2018, H Syahrul SPd dan H Lis Darmansyah SH, sejak April 2017 hingga Juni 2018. Salah satu hasil survei Stisipol ini disampaikan ketua tim survei Suyito MSi dari P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) Stisipol Raja Haji didampingi Shahril MPM, Sekretaris P3M Stisipol, Sabtu (23/6) siang.

Survei terakhir dilaksanakan oleh tim Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang. Survei lainnya telah dilakukan oleh Indobaromete, PKKP Stikom IGA, Pusdeham Surabaya, Gurindam Center dan P3M Stisipol. Kelima lembaga survei tersebut tidak terdaftar di KPU Tanjungpinang untuk melakukan survei.

Padahal Pasal 48 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa lembaga survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa akte pendirian/badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga.

Kemudian, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati mengatakan, untuk lembaga yang ingin melakukan survei terlebih dahulu melakukan registrasi ke pengawas pemilihan umum, seperti Bawaslu Provinsi Kepri maupun Panwaslu Kota Tanjungpinang. Karena registrasi yang harus dilakukan lembaga tersebut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

”Mereka (lembaga survey, red) melaporkan ke Bawaslu. Jadi, coba tanya ke Bawaslu saja. Karena wewenang Bawaslu. Coba tanya langsung ke Bawaslu,” singkat Sriwati saat dikonfirmasi oleh awak media ini.

Sementara itu, Devisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepri, Idris mengatakan, sampai saat ini belum ada satupun lembaga survei melaporkan diri untuk melakukan survei ditengah masyarakat selama Pilwako Tanjungpinang tahun 2018.

Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang atau harus lembaga survei tersebut melaporkan diri ke Bawaslu. Karena itu hak lembaga survei untuk melakukan kajian atau survei ke masyarakat terkait prosesnya Pilwako Tanjungpinang. ”Hanya saja, lembaga tersebut tidak boleh mengumumkan hasil surveynya di masa tenang seperti ini. Kalau mau diumumkan setelah pencoblosan,” singkat Idris.

Ini senada dengan disampaikan Divisi Logistik KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf Mahidin, Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah dan Kordiv Pencegahan Hubungan dan Antar Lembaga Panwaslu Kota Tanjungpinang, M Zaini. Mereka mengatakan, tidak ada sanksi buat lembaga survei, yang tidak melakukan registrasi, baik di penyelenggara Pilkada maupun pengawas Pilkada. ”Ini perlu di laporkan ke kita. Dan akan dilakukan registarsi,” tegasnya. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here