Belum Ada Niat Lanjutkan Pembangunan

0
410
SALAH satu warga melintas di Pelabuhan Dompak yang sudah rusak. Pelabuhan ini dibangun Kemenhub. f-istimewa

Kemenhub Biarkan Tiga Proyek Mangkrak di Kepri

Tahun ini, tiga proyek mangkrak yang dibangun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Kepri tidak akan dilanjutkan pembangunannya. Semua proyek yang dibangun dari uang rakyat itu akan sia-siakan. Belum ada niat menyelesaikannya.

DOMPAK – Komisi III DPRD Kepri memastikan bahwa pemerintah pusat, tidak akan melanjutkan apalagi sampai berani menganggarkan untuk proyek lanjutan tiga pelabuhan besar di Provinsi Kepri yang sampai saat ini mangkrak.

Kepada anggota Komisi III, Kemenhub RI menilai pelabuhan yang sudah mereka bangun tersebut sarat berbagai masalah yang sudah dihadapi, terutama masalah alur, lahan serta jalan atau akses transportasi.

”Mereka (Menhub) mau melanjutkan, kalau persoalan ini sudah clear di Kepri,” tegas anggota komisi III Asep Nana Suryana yang saat itu bersama anggota Fraksi PDI perjuangan Tawarich di Tanjungpinang, Rabu (16/5) kemarin.

Keduanya menilai, tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat sepenuhnya. Legislator ini justru menilai bahwa akibat proyek ratusan miliar ini tidak bisa dimanfaarkan karena dikerjakan Asal Bapak Senang (ABS).

”Inilah proyek kalau dikerjakan Asal Bapak Senang. ABS,” timpal Tawarich. Kedua legislator ini mempersilahkan pihak aparat penegak hukum menyelidikinya. Karena menurut Asep, selama ini pihaknya bersama jajaran Komisi 3 pernah bertemu dengan Dirjen Hubla, namun pada waktu pertemuan itu, pihak Menhub menyebutkan mereka siap melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut asalkan dengan mengabulkan syarat-syarat logis yang mereka minta.

”Misalnya menyerahkan aset, serta melakukan pengaspalan jalan. Seperti di Tanjungmoco. Bagaimana mau dibangun, sementara akses jalannya tidak mendukung,” tegasnya.

Disinggung masalah kelanjutan pembangunam pelabuhan Tanjungberakit, Tawarich juga menyampaikan sejumlah pandangannya kenapa pelabuhan tersebut sampai saat ini terbengkalai.

”Harusnya pada saat studi kelayakan sampai Amdal di bahas betul-betul. Kita aja bingung seperti apa membuat studi kelayakannya, sampai-sampai pelabuhan dipaksa tetap dibangun. Nah galilah sampai akar-akarnya, ada apa,” beber tawarich mempertanyakan.

Sebagai informasi bahwa untuk tiga pelabuhan tersebut, pemerintah pusat sudah menghabiskan anggaran hampir setengah triliun. Untuk diketahui, pembangunan pelabuhan Tanjung Berakit dimulai tahun 2010 dengan anggaran Rp10 miliar untuk pembangunan gedung induk dermaga dua lantai. Pembangunan ponton, dan pengaspalan.

Tahun 2011 Rp5 miliar untuk pembangunan dinding penahan gelombang dan penimbunan tanah. Kemudian tahun 2012 Rp3,9 miliar untuk pembuatan taman interior gedung, instalasi air conditioner (AC) dan supervisi. Selanjutnya tahun 2014 Rp33,1 miliar untuk pengerukan alur. Tahun 2015 Rp7,6 miliar untuk rehabilitasi dan pembenahan ruangan. Membuat pagar keliling, serta papan nama pelabuhan.

Tahun 2017 pengerukan ulang Rp25,4 miliar melalui APBN 2017. Total anggaran dari tahun 2010-2017 Rp85,9 miliar, namun pelabuhan belum juga beroperasi Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2013 ini menggelontorkan dana sebesar Rp 240 miliar untuk Provinsi Kepri. Dana itu dialokasikan untuk membangun fasilitas pelabuhan di sejumlah daerah.

Sedangkan Pelabuhan Tanjungmoco, tersebut sedianya diperuntukkan bagi bongkar muat kontainer menggunakan dana APBN dari Kemenhub sejak 2010 sebesar Rp25 miliar. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah pusat kembali mengalokasi lagi Rp5 miliar.

Tidak sampai di situ, tahun 2012 juga dianggarkan sebesar Rp 65 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 20 miliar. Total dana ABPN yang sudah dihabiskan mencapai sekitar Rp120 miliar.

Informasinya tahun ini pemerintah pusat kembali menganggarkan Rp22 miliar pembangunan lanjutan. Di ujung pelabuhan, masih ada panjangnya kira-kira 50 meter belum dikasih beton.

Bahkan pelabuhan Dompak tak dapat dilanjutkan lagi lantaran terkendala aset lahan yang tak mau diserahkan Pemprov kepada pemerintah pusat. Padahal anggaran yang sudah dihabiskan sekitar Rp120 miliar untuk membangunnya beberapa tahun, namun kini, proyek lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak tak masuk daftar proyek strategis 2018.

Dosen Ilmu Pemerintahan Stisipol Tanjungpinang Sharil Budiman menilai proyek yanh sudah menelan anggaran ratusan miliar tersebut dinilai mal administrasi. Tak hanya mal administrasi, dirinya juga sepaham dengan anggota komisi 3 bahwa proyek tersebut dikerjakan asal bapak senang.

Kini dampak dari pembangunan tersebut, justru berdampak terhadap pembangunan Provinsi Kepri yang dinilai semrawut. ”Proyek besar ini dinilai mal administrasi,” tegas Syahril.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here