Belum Ada yang Keberatan Membayar THR

0
151
INDRA HIDAYAT

BINTAN – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan Indra Hidayat mengklaim, sampai saat ini, belum ada perusahaan yang keberatan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada karyawannya. Perusahaan juga wajib memberikan THR kepada karyawannya yang dirumahkan akibat dampak pandemi Covid-19.

Indra Hidayat menjelaskan, Bupati Bintan sudah mengeluarkan surat edaran untuk pembayaran THR keagamaan, bagi semua perusahaan yang ada di Bintan. Dalam surat
edaran nomor 560/DISNAKER/282 tertanggal 8 Mei itu, diharuskan pembayaran THR dilakukan secepatnya. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor M/6/HI.00.01/V/ 2020, dan Edaran Gubernur Kepri nomor 560/721/ DTKT-SET/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020, di perusahaan pada masa pandemi Covid- 2019.

Baca Juga :  Pengusaha Ternak Kesulitan Pasarkan Telur Ayam

Pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemberian THR kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah (gaji). THR dijuga diberikan kepada pekerja/ buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

”Surat edaran Bupati Bintan ini sudah kita sampaikan ke perusahaan, sejak pekan kedua Mei lalu,” ujar Indra, Selasa (19/5) kemarin.

Kemudian, lanjut Indra Hidayat, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Baca Juga :  Pedagang Tak Berani Timbun Garam

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali sampai waktu yang ditentukan, maka pembayaran tertentu THR dapat dilakukan penundaan, sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

”Perusahaan juga bisa kena denda 5 persen dalam keterlambatan pembayaran THR ini. Tapi sampai saat ini, belum ada perusahaan yang lapor dan keberatan untuk membayar THR karyawannya,” kata Indra Hidayat. Kita menganggap, perusahaan sudah dan akan membayar THR.

Baca Juga :  Empat PPDP Bintan Reaktif Covid-19

Termasuk kepada karyawan yang dirumahkan sejak terdampak masa pandemi Covid-19 lalu,” sambungnya. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here