Belum Dicoklit, Lapor ke Panwaslu

0
743
Muhammad Zaini

TANJUNGPINANG – WARGA Tanjungpinang yang belum dilakukan coklit (pecocokan dan penelitian) dalam pemutakhiran data pemilih, bisa melapor kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Karena, warga yang belum dicoklit, terancam tidak bisa menggunakan hak suara pada saat penyelenggaraan Pilwako 2018 Tanjungpinang mendatang.

Untuk menerima laporan warga itu, pihak Panwaslu Tanjungpinang telah membuka posko aduan, di kantorKomplek Bintan Centre (Bincen) Tanjungpinang. Posko aduan ini sudah beroperasi, sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang melalui Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) melakukan coklit, 20 Januari 2018 lalu. Coklit pemutakhiran data dilakukan PPDP sampai 18 Februari 2018 mendatang.

Pada saat Pilgub 2015 Provinsi Kepri lalu, jumlah pemilih di Kota Tanjungpinang, sebanyak 146.207 orang pemilih. Sedangkan jumlah pemilih berdasarkan DP4 yang diterima KPU Tanjungpinang dari Mendagri sebanyak 154.597 calon pemilih. Dari data ini, diakumulasi bakal ada penambahan sekitar 5,74 persen (8.390) pemilih, berasal dari pensiunan TNI/Polri dan pemilih pemula.

Baca Juga :  KPU Kepri Terpilih karena Bermasalah

”Masyarakat juga bisa melaporkan ke anggota Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang sudah kita bentuk, di setiap kelurahan di Kota Tanjungpinang,” kata Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini kepada Tanjungpinang Pos, Senin (22/1).

Jika ada laporan, kata Zaini, Panwaslu Kota Tanjungpinang bersama Anggota Panwascam serta PPL akan memfasilitasi untuk melakukan mediasi, antara masyarakat yang belum dicoklit dengan petugas PPDP. Supaya tahu titik permasalahan, kenapa petugas PPDP tidak melakukan coklit ke rumah masyarakat tersebut.

Baca Juga :  Perempuan Bangkitlah dengan Berpolitik

Masyarakat yang memiliki hak suara, berhak dicoklit oleh petugas PPDP tersebut. Sistem coklit yang dilakukan PPDP, mendatangi setiap rumah masyarakat Tanjungpinang. Supaya tahu, apakah data masyarakat yang dimiliki PPDP, masih berdomisili tetap atau sudah pindah. Atau sudah meninggal dunia.

Karena data yang didapat langsung oleh PPDP akan masukkan ke dalam form A-KWK. Setelah selesai didata, rumah masyarakat tersebut akan ditempel stiker.

”Jadi, jangan sampai ada oknum PPDP yang hanya mengisi sesuai data dimiliki, tanpa langsung turunhingga jumpa dengan masyarakat tersebut. Ini yang kita hindari dan tidak mau seperti itu,” terang dia.

Baca Juga :  Jelang Pilkada Bintan 2020

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak segan-segan memberikan masukan maupun melaporkan ke Panwaslu Kota Tanjungpinang, apabila menemukan kejanggalan yang dilakukan PPDP pada saat coklit.

”Saya yakin dan percaya masyarakat kita sudah lebih bijak untuk menyikapi hal seperti ini,” sebut dia.

Seorang Ketua RT di Kelurahan Batu Sembilan, Tanjungpinang Timur, Jufris mengatakan, tim PPDP sudah mulai melakukan coklit di pemukiman warga.

”Kami berharap warga juga pro aktif untuk memberikan keterangan kepada petugas PPDP,” harap Jufris Hasibuan.(ANDRI – YENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here