Benang Kusut Dualisme Kepemimpinan Pemko dan BP Batam

0
2433
Herry Eko Ermanda

Oleh : Herry Eko Ermanda
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

Dualisme kepemimpinan akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang hangat di Batam saat ini. Kalangan pejabat, elit politik sampai masyarakat umum banyak yang menggunjingkan hubungan dua pemerintahan ini. Permasalahan BP Batam dan Pemko ini dipicu oleh dualisme kepemimpinan antara Pemko batam dengan BP Batam. Dualisme ini dianggap penghambat pertumbuhan perekonomian di Batam. Kedua lembaga tersebut kewenangannya sering tumpang tindih sehingga berujung konflik kewenangan. Ditambah lagi setelah pengelolaan Batam lebih dari empat puluh tahun, kekuasaan BP Batam sangat mengakar di Batam.

Tahun lalu muncul wacana dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Tentang pembubaran Badan Pengesahaan (BP) Batam. Namun hal tersebut hanya sekedar wacana belaka dan belum ada tindak lanjutinya mengenai hal ini. BP Batam dianggap sebagai penghambat perkembangan investasi di Kota Batam. Dualisme kepemimpinan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dinilai tidak mendukung investasi, dikarenakan kewenagan dua lembaga tersebut hampir sama, sehingga para investor selalu dipersulit dalam hal menginvestasikan modalnya di Kota Batam.

Baca Juga :  Menilai Kinerja ASN dengan Balanced Scorecard

Apa yang dimaksud dengan Benang Kusut Dualisme Kepemimpinan Pemko dan BP Batam? Pada dasarnya mengenai tumpang tindih kewenangan antara Pemko dan BP Batam, untuk itu pembubaran BP Batam harus dilakukan. Apalagi dampaknay sampai membuat pertumbuhan investasi di Batam menurun. Seharusnya hanya satu kepemimpinan saja di Batam dalam mengendalikan pemerintahan agar mempermudah para investor melakukan perizinan maupun dalam hal investasi di Batam. Tidak hanya dasar pembubaran BP Batam karena investasi menurun, namun hal lain yang mendukung pembubaran yaitu BP Batam memiliki aset yang sangat potensial yang akan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintahan Kota Batam merupakan salah satunya pemerintahan daerah yang tidak memiliki kewenangan di bidang pengelolaan air bersih dan air minum atau yang sering disebut PDAM. Tidak seperti daerah-daerah lainnya yang berada di Indonesia yang pada umumnya menggunakan PDAM, sebagai sumber air bersih dan air minum. Pengelolaan air bersih dan air minum di Batam berada dalam kendali BP Batam,bahkan Pemerintahan Kota dan DPRD tidak memiliki kewenangan terkait air bersih dan air minum. Keuntungan pengelolaan air bersih dan air minum di Batam masuk kepada pendapatan BP Batam, bukan Pemko Batam.

Baca Juga :  Peran Sekolah Tinggi Islam Sebagai Benteng Peradaban Dunia

Padahal Batam merupakan salah satu perusahaan air minum terbaik di Indonesia dengan keuntungan yang cukup besar. Untuk investasi di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, perusahaan air minum di Batam mengucurkan dana sekitar Rp70 miliar. Sementara PT ATB sendiri disebut-sebut asetnya sudah melebihi Rp1 triliun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang bisa didapat untuk PAD, bila perusahaan air minum berada di bawah kendali Pemerintahan Kota Batam.

Selain itu, BP Batam juga menguasai hampir keseluruhan lahan yang ada di Batam. Tidak hanya lahan yang berada kendali BP Batam, pelabuhan feri Internasional juga termasuk di dalamnya pelabuhan feri Internasional Batamcenter dan Sekupang yang setiap hari nya tidak sepi pengunjung.
Selain pelabuhan, BP Batam juga menguasai Bandara Udara Internasional Hang Nadim yang bisa dibayangkan pendapatan pertahunnya mencapai angka yang sangat fantastis. Itu hanya secara umum, masih bnyak lagi yang dikendalikan oleh BP Batam. Apabila segala hal yang di bawah kendalikan BP Batam dapat diambil alihkan ke Pemerintahan Kota Batam, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mampu mensejahterakan masyarakat Kota Batam.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here