Benang Merah yang Hilang

0
596
Immanuel Patar Mangaraja Aruan

Oleh : Immanuel Patar Mangaraja Aruan
Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Dampak dari reformasi adalah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Namun, kadang kala kebebasan yang sering kebablasan tersebut cenderung merugikan orang lain. Kebebasan yang ada pasca reformasi ternyata menjadi kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan tidak lagi mengenal aturan dan hukum. Hal ini terlihat dari segelintir masyarakat yang cenderung memaksakan ideologi golongannya tanpa peduli dengan perasaan umat beragama. Mereka menganggap bahwa rakyat akan sejahtera jika negara diatur dengan salah satu ajaran agama. Sayangnya pemaksaan agama tertentu untuk menjadi ideologi justru bukanlah jalan terbaik. Bukankah Indonesia adalah negara majemuk, ada banyak agama yang hidup di dalamnya.

Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa agama lahir sebagai panutan manusia dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, negara ada untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila aturan negara tidak sejalan dengan kebenaran versi agama tertentu maka akan terjadi gesekan. Fenomena inilah yang sering terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.Sudah seharusnya perdebatan panjang antara agama dan negara telah usai seiring dengan dicetuskannya Pancasila sebagai ideologi Negara. Dalam butir pancasila telah jelas terdapat nilai-nilai toleransi untuk saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama.

Kombinasi antara lunturnya pemahaman akan pancasila dengan sikap pemerintah yang tidak tegas akan melahirkan radikalisme agama. Negara berfungsi sebagai pencipta keamanan bagi seluruh penganut agama di Indonesia. Pemerintah memang mengakomodasi kepentingan kepentingan umat beragama di Indonesia dengan membuat undang-undang atau memberikan keleluasaan umat beragama untuk merayakan hari besarnya dengan mengadakan libur bersama. Tetapi dibutuhkan lebih dari sekadar itu, yakni bagaimana caranya agar tercipta harmonisasi dalam kehidupan antar umat beragama.

Pemerintah masih canggung dalam hal penciptaan keamanan, ini terbukti dengan banyaknya konflik beragama di berbagai wilayah Indonesia. Ketika konflik antar agama terjadi, pemerintah terkesan kalap untuk mengatasinya. Bahkan pemerintah cenderung kalah start dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berakhir pada semakin keruhnya keadaan bukan menyelesaikan masalah.

Sebenarnya konflik antar agama tidak akan terjadi apabila pemerintah menjalankan kebijakannya dengan baik. Negara harus berpihak kepada rakyat dengan menjamin hak-hak rakyat tanpa terkecuali, karena ketika hal itu dilakukan maka akan ada hubungan timbal balik yaitu rakyat akan membela dan memperjuangkan negaranya. Nyatanya krisis ekonomi dan politik yang terjadi saat ini justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ini akan memicu timbulnya kelompok-kelompok baru yang mengatasnamakan agama. Kelompok baru ini dikategorikan kelompok “rawan” mengingat adanya pemanfaatan krisis kepercayaan rakyat untuk mendirikan sebuah negara baru yang berbasis agama.

Hal semacam ini menjadi urgensi bangsa dan diperlukan tindakan preventif agar disintegrasi bangsa bisa dihindari. Pancasila sebagai benang merah antara agama dan negara selayaknya perlu ditanamkan kembali bagi generasi muda bangsa. Pendidikan pancasila usia dini melalui lembaga pendidikan perlu digalakkan kembali. Selain itu peran keluarga untuk mengenalkan butir-butir Pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya kepada anak-anak mereka sangat diperlukan.

Bila pancasila mulai dicintai sejak usia dini maka nilai-nilai luhur di dalamnya akan membekas dan tentunya sulit untuk terkontaminasi virus-virus radikalisme yang merusak. Sudah semestinya kita meniru bangsa China yang begitu bangga dengan konfusianisme-nya, dan kita buat bangga generasi muda kita dengan kehadiran Pancasila. Kalau bukan kita yang mencintai Pancasila, siapa lagi?***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here